FIGUR

Published in FIGUR

Ajib Hamdani: Jangan Ingin Menjadi Pengusaha Sendiri

Jan 17, 2018 Hit: 511 Written by  Gaus Kaisuku
Ajib Hamdani, Ketua Badan Otonom HIPMI Tax Center
Ajib Hamdani, Ketua Badan Otonom HIPMI Tax Center

BERKARIER sebagai pegawai negeri sipil (PNS) apalagi di institusi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, adalah impian banyak orang. Posisi ini terbilang lebih aman dibandingkan bergelut di sektor usaha swasta yang penuh risiko tinggi.

 

Namun pandangan itu justru tidak berlaku bagi Ajib Hamdani. Pria berkacamata ini memilih meninggalkan kariernya sebagai PNS di Ditjen Pajak dan memutar haluan dengan menapaki karier sebagai pengusaha. Kisahnya  jadi pengusaha lumayan panjang. Karena memang semuanya dirintis saat dirinya menjadi PNS. 

“Saya resign dari Ditjen Pajak bukan kerena saya ditugaskan di tempat yang jauh atau karena prestasi kerja saya jelek. Penempatan saya tidak pernah di luar Jakarta. Saya pernah disekolahkan  dan dibiayai oleh negara, dan saya lulus dengan nilai cumlaude,” katapria yang akrab disapaAjib.

Ketika dirinya keluar dari ikatan dinas sebagai PNS, gajinya sudah cukup besar. “Gaji saya sudah delapan digit. Jadi saya keluar bukan karena ingin ini itu. Saya hanya memiliki filosofi bahwa yang kita cari dalam hidup ini adalah bagaimana bermanfaat bagi orang lain,” jelas sosok ramah ini.   

Sebagai lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, dengan ikatan kedinasan pada 2002, Ajib langsung mulai bekerja sebagai PNS di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Kemudian pada 2005, ia disekolahkan oleh Ditjen Pajak untuk menempuh pendidikan S1 Penilaian Properti di Universitas Diponegoro.

Selepas itulah, Ajib mulai serius menekuni dunia bisnis. Merintis bisnis dari hobi, mulai dari skala kecil, dijalaninya dengan kesungguhan. Dari jasa penyewaan tempat fitness, futsal, bahkan properti pernah ditekuninya. Lambat laun, bisnis Ajib terus berkembang.

Kini portofolio bisnis Ajib lengkap mulai dari skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga korporasi. Sebagai pengusaha, menurut Ajib, dirinya harus memiliki idealisme. Menurutnya, pengusaha harus memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan memenangi persaingan dengan luar negeri. Sedangkan keunggulan komparatif adalah memunculkan nilai unik dalam bisnis yang sedang dikembangkan, yang tidak dimiliki kompetitor.

Pria yang memiliki filosofi selalu berbuat yang terbaik untuk orang banyak ini, rencananya akan bertarung memperebutkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada Musyawarah Nasional HIPMI yang digelar Mei 2018. Jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum, Ajib akan membentuk HIPMI incorporated. “Kita akan membentuk sebuah bisnis dari hulu sampai hilir secara berkesinambungan. Sehingga tercipta efisiensi dan produktivitas di situ,” jelas Ajib kepada Gaus Kaisuku dan Eko Prihantoro dari Majalah Visioneer.

Di tengah kesibukan membangun bisnis, Ajib juga berperan aktif dalam keorganisasian. Dengan perannya sebagai Ketua HIPMI Tax Center saat ini, Ajib turut serta dalam penggodokan aturan-aturan perpajakan terbaru. Dari mulai aktif menyelenggarakan diskusi publik tentang  isu pajak terkini, terlibat langsung di perumusan tax amnesty, dan yang terbaru adalah keterlibatan dalam memberi masukan dalam perumusan Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Ketika diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum oleh DPR RI, Ajib menyampaikan beberapa hal yang perlu dikritisi dalam Revisi Undang-Undang KUP, di antaranya dirangkum dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Anda melihat Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini seperti apa?

Kita terlebih dahulu harus punya kesepahaman bahasa yang sama. Jika konteksnya mendiskusikan Revisi UU KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berarti sekarang kita sedang mendiskusikan seluruh aspek formal yang berkaitan dengan pajak. Pajak itu punya dua aspek. Pertama, aspek formal, dan kedua, aspek material. Aspek material diatur dalam Undang-Undang PPh, PPN, PBB, dan lain-lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah frame dan semua aturan baku secara formal yang melekat pada undang-undang itu, diatur dalam Undang-Undang KUP ini. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa undang-undang ini mempunyai sebuah posisi yang sangat strategis. Jadi, jangan sampai kita kehilangan momentum. Sekali kita kehilangan momentum di sini, misalanya, oh nanti kita bahas di Undang-Undang PPN dan PPh saja, maka kita sudah kehilangan gerbong.

Sekarang apa yang kita kritisi di Undang-Undang KUP ini. Jika konteksnya kita mengkritisi, tergantung sudut pandang kita sebagai apa. Saya, yang saat ini sebagai pengurus HIPMI dan sebelumnya pernah menjadi tax officer, lalu sekarang menjadi  tax payer, tentu saja memahami suasana batin teman-teman para tax officer.  Saya sebagai pengusaha juga mempunyai sudut pandang dan kepentingan berbeda dalam memandang sebuah aturan pajak.

Di mana letak perbedaan sudut pandang dan kepentingan tersebut?

Jika bicara dari sudut pandang petugas pajak, mereka ingin agar para tax officer diberlakukan kriteria aspek dan ukuran-ukuran perpajakan yang sesuai, sehingga dapat berjalan dengan baik. Mereka pasti ingin tax officer dilengkapi hak-haknya yang melekat secara kuat. Tetapi ketika kita bicara dari sudut pandang wajib pajak, ada banyak hal yang harus kita kritisi. Mengapa? Karena, jangan sampai konteks perpajakan itu justru mengganggu dunia usaha. Ini yang perlu kita cermati dengan baik.

Jika kita perhatikan Revisi UU KUP yang sedang diatur saat ini, kewenangan yang melekat pada Direktorat Jenderal pajak (DJP) sangat luar biasa. Bahkan pemakaian istilah DJP pun perlu kita kritisi dalam konteks Revisi UU KUP yang baru. Bagaimana mungkin Revisi UU KUP sudah menyebut banyak hal tentang kelembagaan DJP. Sebenarnya masih banyak mis matching yang harus diatur dengan baik.

Jadi prinsipnya begini, sebelum kita mendiskusikan  teknik dan apa poin-poin yang perlu kita kritisi, yaitu bagaimana kita punya kesepahaman yang sama bahwa unsur pajak, atau dalam konteks regulasi yang kita sebut sebagai instrumen fiskal, bisa memberikan relaksasi fiskal agar dunia usaha bertumbuh dengan baik. Ini yang penting. Karena fungsi pajak sebagai regulator (pengatur).

Fungsi pajak sebagai pengatur, seharusnya mendorong agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Bakan sektor pajak bisa memberikan disinsentif sehingga dunia usaha berjalan kurang baik. Karena,  pajak itu hanya sekadar output agar sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik. Ini menjadi PR kita bersama. Jika kemampuan disposable income masyarakat bertumbuh, sudah otomatis pajak itu akan naik. Tapi, jangan semuanya ingin instan.

Mengapa saya katakan secara historical kita “instan”? Ya, kita lihat sepuluh tahun terakhir,  target pajak pemerintah itu  tidak pernah tercapai. Kecuali tahun 2009, ketika itu ada sunset policy. Jika saya memaknai pajak harus sebagai instrumen relaksasi fiskal, tujuannya agar dunia usaha bertumbuh dengan baik. Sehingga output-nya, pajak juga bertumbuh dengan baik.

Menurut Anda, regulasinya secara umum bagaimana?

Berikan insentif-insentif fiskal yang lebih baik untuk dunia usaha. Mulai dari pelaku usahanya, objek pajaknya, dan lain-lain. Itu nanti akan bisa diakomodir dengan baik dalam Undang-Undang KUP, sehingga dunia usaha bisa berjalan dengan baik. Contoh, jangan terlalu ditekankan pada law enforcement. Memang fungsi pajak itu untuk gijzeling orang, tapi untuk budgeter (penerimaan).

Bicara budgeter adalah berbicara pengumpulan dana. Jika berbicara pengumpulan dana, adalah berbicara bagaimana ekonomi bertumbuh dengan baik. Itu sudah pasti. Yang lebih penting, bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak bisa bertumbuh lebih baik. Karena, jika kita melihat data, lebih dari 90 persen pembayaran pajak itu dilakukan karena self assessment. Dan memang itu sistem pajak yang dianut di Indonesia. Jadi istilahnya  karena tax compliance ataukesadaran wajib pajak.

Sekarang kita bisa cek, tidak sampai  lima persen pembayaran pajak yang dihasilkan oleh petugas pajak yang menang di pengadilan. Artinya apa, kita sudah mulai meninggalkan masalah penegakan hukum. Jangan dipikir bahwa dengan penegakan hukum yang makin tinggi, pendapatan dari pajak makin tinggi, tidak juga. Yang lebih penting adalah bagaimana merangkul sebanyak mungkin semua stakeholder, sehingga mereka merasa bahwa pajak ini menjadi bagian dari kita semua.

DJP atau apapun lembaga ke depan, itu bukan menjadi lembaga satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap Rp 1.300 triliun lebih uang negara. Tidak bisa mereka ngotot sebagai aparat negara penegak hukum. Karena itu, perlu adanya kesepahaman bersama-sama. Dengan spirit yang sama, kita akan menyusun undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban secara seimbang antara petugas pajak maupun dengan wajib pajak.

Sebagai pengusaha, Anda merasa keberatan dengan regulasi yang dibuat dalam Revisi UU KUP ini?

Sekarang begini, satu contoh konkrit kesepahaman itu belum terbangun dengan baik antara tax payer dan tax officer. Contoh sederhana, ketika negara membuat target pajak, apakah mereka pernah bertanya kepada wajib pajak. Wajib pajak itu siapa? Ya para pengusaha. Artinya, dari salah satu tolok ukur sederhana, penentuan target saja, pemerintah tidak pernah bertanya kepada para pengusaha, kira kira orientasi ke depan bagaimana. Karena, pengusaha itu merupakan pelaku teknis.

Kemudian, ketika pemerintah ingin membuat peraturan, sebelumnya apakah pemerintah bertanya kepada para pengusaha. Contoh lain, beberapa tahun lalu diberlakukan intensifikasi masalah tambang. Padahal saat itu, kondisinya sudah slow down. Booming tambang sudah berlalu 2-3 tahun sebelumnya. Masa baru mau diintensifkan. Mengapa hal ini terjadi? Karena pemerintah tidak pernah mau bertanya kepada para pengusaha. Misalnya ditanyakan, kira-kira dua tahun ke depan kondisi dunia usaha pertambangan itu seperti apa. Dari pandangan itu, pemerintah bisa memperkirakan seperti apa intensif fiskal yang akan diberikan 2 atau  3 tahun ke depan.

Kontribusi HIPMI untuk pemasukan pajak bagi negara itu berapa persen?

Kita belum punya angka yang detail. Karena konteksnya  kontribusi pajak, kalau secara pribadi, Pajak PPh badan saya bisa saya ukur. Tapi saya juga memiliki karyawan. Karyawan saya juga dipotong gaji melalui PPh 21. Semuanya juga bisa saya ukur. Tapi, ketika karyawan saya, misalnya gajinya Rp 5 juta, belanja ke swalayan atau minum jus di restoran, dia kan bayar pajak. Nah, pengenaan pajak itu kita ukur atau tidak? Jika kita ukur, multiplier effect luar biasa. Disposable income dari setiap karyawan saya itu tentunya mempunyai impact terhadap pajak. Ketika karyawan saya belanja sapu di swalayan, dia bayar PPn 10 persen. Dia beli minuman di hotel, maka dia bayar pajak hotel yang pajaknya masuk ke pendapatan daerah. Banyak sekali impact-nya.

Jika ditanya berapa presentasenya, ukurannya apa? Jika hanya PPh Pasal 23 tentang Deviden, jika sekadar Pasal PPh 21, bisa kita ukur. Tapi disposable income atas semua karyawan yang dimiliki oleh para pengurus dan anggota HIPMI, sulit ukurnya. Sekarang begini, HIPMI mempunyai 40 ribu lebih  anggota, berapa bayak karyawannya di situ. Luar biasa. Kajiannya belum selesai kalau kita akan ukur. Karena ada Rp 12 ribu triliun PDB, kita bisa ukur nanti berapa banyak yang berperan.

Kesimpulannya, jika ditanya berapa kontribusi HIPMI terhadap pajak, kita belum bisa ukur. Karena banyak sekali objek pajak yang menjadi multiplier effect dari adanya sebuah bisnis yang dilakukan dengan adanya HIPMI.

Bagaimana efek dari kebijakan pemerintah tentang tax amnesty  pada 2016 lalu?

Tax amnesty bagus secara umum. Yang menjadi lebih penting adalah bagaimana petugas pajak me-maintance database, dan memaintance sebuah program berkelanjutan secara jangka panjang. Jangan sampai tax amnesty hanya dimaknai untuk menutup tidak tercapainya target pajak pada 2016 lalu.

Bisa dibayangkan, jika tidak ada tax amnesty, tidak ada uang Rp 90 triliun masuk ke negara di 2016. Jadi pesan saya, dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty adalah, sekali lagi jangan sampai tax amnesty hanya dimaknai sebagai target jangka pendek untuk menutup tidak tercapai target pajak 2016. Walaupun ada hasilnya untuk menutup defisit. Tanpa Undang-Undang Nomor 11 itu, kita bisa kehilangan Rp 90 triliun.

Sekarang, jika dimaknai secara positif, positif untuk siapa? Jika untuk saya, positif buat semuanya. Buat wajib pajak positif, sebagai jembatan penyelesaian masa lalu problem-problem kita. Untuk negara pun positif juga. Itu sebagai bagian reformasi perpajakan ke depannya. Jadi PR pemerintah adalah, bagaimana me-maintenance database. Bagaimana mereka memaintenance wajib pajak yang sudah ada. Bagaimana mereka memaintenance aturan ke depan. Sehingga tax amnesty ini dipandang sebagai sebuah embrio.

Contoh kecil, orang melaporkan bahwa ia memiliki tiga rumah. Harusnya dilihat, tiga rumah itu tidak mungkin dihitung semua. Siapa tahu ada satu atau dua unit rumah yang disewakan. Pajak sewanya mana, masuk atau tidak. Kira-kira seperti itu contoh kecil tentang bagaimana kita harus memaknai Undang-Undang Tax Amnesty sebagai embrio sebuah program kelanjutan jangka panjang.

Tadi Anda menyinggung target setoran pajak yang tidak tercapai, kecuali di tahun 2009. Itu permasalahannya di mana?

Permasalahannya kompleks. Pertama, ini subjektivitas saya, dan analisa HIPMI adalah, pemerintah tidak membuat sebuah target berdasarkan data. Sekarang begini, logika sederhananya. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi yang kira-kira sama, plus minus 5 persen misalnya, inflasi juga plus minus sama, 3 persen. Kurs nilai tukar rupiah kira-kira juga sama, di kisaran Rp 12.000-Rp 13.000. Asumsi-asumsi makro yang melekat pada ekonominya itu tetap, tapi target pajak naik. Sekarang logikanya dari mana, yang notabenenya tahun ini tidak tercapai. Tahun 2018 dibikin sama pun, bisa tercapai saja sudah bagus. Apalagi dinaikin, sudah pasti tidak akan tercapai.

Apakah ini karena target pajak yang dibuat pemerintah terlalu tinggi?

Ini penentuan target dari awal. Jadi kenapa kecenderungannya setiap akhir tahun, enam bulan terakhir,  empat bulan terakhir, atau tiga bulan terakhir, selalu mengeluarkan kebijakan yang intinya intensifikasi pajak. Yang intinya adalah law enforcement. Sekarang lihat, berapa banyak target KPP gijzeling satu orang, kan aneh. Masa targetnya gijzeling. Jika ketentuan dibilang itu menyalahi aturan atau tidak, ya tidak. Itu adalah perangkat dan aturan yang dimiliki oleh tax officer. Tapi kan bukan untuk itu. Kondisi itu menunjukan bahwa memang dari awal tidak terkonsep dengan baik.

Jadi pertama dari masalah penentuan target. Penentuan target itu dari awal kadang-kadang tidak realistis, ketika melihat asumsi-asumsi makro ekonomi yang ada. Misalnya asumsi makro ekonomi tahun depan tumbuh 8 persen, ya boleh. Pemerintah boleh menaikan pajak 20 persen. Tapi tidak untuk kondisi seperti sekarang ini. Kemarin ekonomi tumbuh 4,9 persen, kalaupun ekonomi dipediksi tumbuh 5,3 persen, belum tentu  tercapai. Perkiraan saya, pertumbuhan ekonomi makro maksimal 5 persen tahun depan.

Intinya, pemerintah jangan terlalu memaksakan untuk sebuah angka yang sebenarnya kurang  realistis. Harusnya pemerintah mengajak duduk bareng HIPMI, KADIN, APINDO, serta asosiasi pengusaha lainnya yang diakui pemerintah. Karena mereka mempunyai multiplier effect dalam ekonomi. Kita tahu kira-kira berapa belanja modal ke depan. Berapa disposable income masyarakat, kita bisa punya ukuran-ukuran. Sehingga, penyusunan target didesain bersama-sama antara pemerintah dan pelaku usaha.

Asumsi sederhana, kemarin saya dikasih target Rp 1.000, sementara saya hanya dapat Rp 800. Tahun depan dengan kondisi yang sama, saya ditargetkan mencapai Rp 1.200. Memang kita punya magic stick yang bisa menyelesaikan semuanya. Sekarang buka saja referensi-referensi kajian, entah itu dari DJP maupun kajian akademik tahun 2000, selalu bicara tentang tax ratio 11 persen, 12 persen. Sekarang sudah ingin memasuki tahun 2018, masih saja membicarakan hal yang sama. Artinya apa, kita ini cenderung hanya membuka buku, bicara target, bicara cara. Di situlah pemerintah kurang detil memahami persoalan perpajakan.

Artinya Anda melihat pemerintah tidak punya terobosan yang baru dalam hal ini?

Menurut saya terobosannya masih kurang revolusioner. Misalnya bicara Undang-Undang Tax Amnesty, itu salah satu terobosan yang ada. Kita lihat lagi terobosan selanjutnya apa. Contohnya, dengan munculnya PP 46 (Pajak Final 1 persen), merupakan terobosan juga. Tapi terobosan itu harus terukur secara kuantitatif. Di atas kertas mampu atau tidak, misalnya mencapai target Rp 1.300 triliun. Kita bedah itu, kemudian panggil semua pengusaha. Menurut dia mampu atau tidak, target pajak seperti itu, baru kita bicara dengan pengusaha-pengusaha pembayar pajak.

Anda rencananya akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HIPMI pada Munas HIPMI yang rencananya dilaksanakan Mei 2017. Apa visi-misi Anda untuk membawa HIPMI ke depan?

Berbicara tentang visi, kita justru  harus menerjemahkan bagaimana awalnya organisasi ini dibentuk. Organisasi HIPMI dibentuk untuk menjadi bagian dari gerbong, bahkan lokomotif untuk menciptakan dunia usaha di Indonesia. Karena problem bangsa ini adalah masalah ekonomi. Karena itu, ke depan, kita berbicara masalah ekonomi.

Jika kita berbicara masalah kemerdekaan, berarti berbicara masalah kedaulatan ekonomi. Berbicara ekonomi, akan berbanding lurus dengan seberapa banyak dunia usaha yang terbangun. Untuk itulah HIPMI punya peran yang strategis. Jadi, jika ditanya visi, visi kita adalah bagaimana HIPMI menjadi lokomotif pencetak wirausaha yang baru.

Secara umum, fungsi kita sebagai pengusaha ada tiga. Pertama, menambah lapangan kerja. Kedua, meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Jika kita punya tiga hal ini, maka sebagian permasalahan bangsa ini telah selesai. Karena masalah bangsa ini secara umum hanya tiga, secara ekonomi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Terobosan ini bisa dilakukan ketika pengusahanya menjadi lebih baik.

Bicara tentang peran pengusaha, kenyataan yang ada saat ini, kekayaan bangsa ini hanya dikuasai oleh satu persen segelintir orang. Di mana peran HIPMI untuk keluar dari kesenjangan ini?

Jika bicara GDP (Gross Domestic Product) atau  Produk Domestik Bruto per kapita, jumlah total dari GDP per kapita itu dibagi dengan jumlah penduduk. GDP Indonesia sekarang ini kira-kira 3400 dollar per tahun. Artinya, hanya sekitar Rp 40 juta setahun, atau hanya Rp 4 juta sebulan.

Tapi, faktanya masih ada orang yang hanya punya penghasilan Rp 1 juta, Rp 2 juta per bulan. Di isi lain, ada juga yang memiliki penghasilan Rp 100 juta, Rp 200 juta, bahkan Rp 1 miliar per bulan. Inilah yang namanya kesenjangan. Selama kesenjangan kita masih tinggi, selama itu pula  gini ratio kita masih tinggi. Gini ratio kita sekarang masih 0,39 persen. Karena itu, sudah pasti pertumbuhan ekonomi kita tidak berjalan dengan baik. Karena yang belanja orangnya itu-itu saja. Itulah yang namanya middle income trap. Inilah pekerjaan rumah besar kita. Bagaimana kesenjangan berkurang, dan diposable income masyarakat harus terus naik.

Secara pribadi, sebagai pengusaha, Anda sudah membantu memecahkan masalah kesenjangan ini, misalnya memberdayakan para pelaku usaha pemula?

Saya mempunyai sekitar 10 ribu binaan UKM, petani, peternak, dan nelayan. Saya sedang membina mereka, yang semula penghasilannya, misalnya Rp 2 juta per bulan, kita tingkatkan menjadi Rp 5 juta per bulan. Kita berfungsi sebagai pembina, pendamping, dan pengawas.

Saya gambarkan secara sederhana, jika mereka penghasilannya Rp 2 juta sebulan, pola makannya standar. Sehari tiga kali makan di warteg, dan seterusnya. Tapi, jika penghasilan mereka Rp 5 sampai Rp 10 juta sebulan, mereka bisa sesekali minum jus di restoran, bahkan bisa bayar pajak. Mereka belanjanya sudah mulai di Indomaret, Alfa Midi, Superindo, dan tempat perbelanjaan modern lainnya.

Artinya apa, perputaran ekononi akan berjalan dengan lebih baik. Karena, jika orang berpenghasilan Rp 1 miliar perbulan, dia juga makan hanya tiga kali sehari, dan belanjanya juga hanya segitu. Tapi ketika penghasilan itu makin tersebar ke banyak orang, maka ekonominya akan makin berputar dengan cepat. Sehingga output pajaknya akan naik. Jadi sebagai ekonom, kita harus berpikir bagaimana pajaknya itu tinggi. Karena itu, kita bersama-sama menciptakan lebih banyak lapangan kerja, bagaimana efisiensi tercapai, produktivitas naik, dan desposable income masyarakat naik. Jika sudah tercipta kondisi seperti itu, pasti pajaknya akan naik.

Penekanan visi misi Anda secara konkrit jika terpilih menjadi Ketua HIPMI?

Kita akan butuh yang namanya HIPMI incorporated. Kita akan membentuk sebuah bisnis dari hulu sampai hilir. Bagaimana yang berkesinambungan. Sehingga tercipta efisiensi dan produktivitas di situ. Misalnya begini, saya pelaku UKM, buka konveksi, dan saya hanya punya satu mesin jahit. Kita tidak punya daya tawar apapun ketika hanya punya satu mesin jahit. Tapi, jika kita membuat suatu konglomerasi dari hulu sampai hilir, kita mengelola seribu penjahit rumahan, dan belanja barangnya dalam volume lebih banyak serta cash di depan, maka akan tercipta efisiensi.  Produktivitas kita ikut naik ketika sebuah konglomerasi bisa jalan. Ini yang saya sebut HIPMI incorporated ke depan. Sehinggga, ketika efisiensi tercapai, produktivitas tercapai, itu luar biasa.

Kira-kira apa tantangan HIMPI ke depan?

HIPMI tidak punya tantangan apa-apa selain dari kemauan HIPMI itu sendiri. Jadi tantangan itu bukan di dunia lain, tapi di diri kita sendiri. Jika masalah regulasi dan yang lainnya, saya percaya pemerintah akan mendukung kita. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita konsisiten dan komitmen dengan gagasan yang kita bangun untuk pemberdayaan ekonomi.

Ketika kita sudah bisa punya peran strategis pemberdayaan ekonomi, kita jangan ingin menjadi penguasa sendiri. Buat orang lain kaya, maka kita juga akan kaya. Bagaimana kita komitmen dengan hal itu, itulah tantangan HIPMI. Itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi, jika bicara tantangan, tantangannya ada di orang HIPMI sendiri. Mampu atau tidak untuk terus komitmen, atau dalam bahasa saya, kita istiqomah dengan apa yang kita perjuangkan.

Anda sebelumnya seorang pegawai di Ditjen Pajak. Boleh dikata ini tempat “basah”. Tapi kenapa ditinggalkan untuk menjadi seorang pengusaha?

Saya hanya punya filosofi bahwa hidup ini buat cari apa sih sebenarnya, yang kita cari dalam hidup ini adalah bagaimana bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Jika saya sebagai seorang PNS, saya sudah bisa hidup nyaman bersama keluarga saya, tapi bukan sekedar itu Tuhan menciptakan keberadaan kita.

Jadi prinsip Anda lebih bermanfaat untuk orang?

Iya, passion saya harus lebih bermanfaat untuk orang banyak. Sesederhana itu memang. Walaupun sebagai PNS, saya juga bisa bermanfaat untuk orang, tapi saya melihat dengan di luar PNS, terbuka peluang lebih besar untuk itu.

Siapa yang mendorong Anda untuk terjun sebagai pengusaha?

Saya sendiri.

Awalnya bagaimana?

Setelah lulus dari STAN, saya bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Karena mereka yang kuliah di STAN, dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Karena itu, ketika saya berhenti sebagai PNS, saya harus bayar kepada negara.

Semasih kuliah saya sudah berpikir. Saya lulus kuliah umur 21-22 tahun, kemudian bekerja sebagai PNS. Namun, saya juga berpikiran di usia 30 tahun berhenti menjadi PNS. Itu grand design yang saya buat waktu masih sekolah. Ternyata, saya benar-benar berhenti sebagai PNS, malah sebelum berusia 29 tahun. Artinya, jika ditanya sejak kapan, ya saya memang sudah rancang sejak awal.

Saya juga sudah berencana ketika berusia 31 sampai 40 tahun menjadi pengusaha, kemudian di usia 40 sampai 50 tahun ingin terjun ke dunia politik. Setelah berusia di atas 50 tahun, barulah saya tidak ingin terjun ke dunia politik.

Ada keinginan untuk ke dunia politik lagi?

Ada dong, tapi nanti. Karena kita ini harus fokus menjadi pengusaha atau politisi.  Saya prinsipnya ingin jadi pengusaha dulu. Terjun ke dunia politik ketika kita sudah punya kapital dan lain-lain. Karena begini, dengan sistem demokrasi yang sama-sama kita sepakati seperti sekarang, itu sebuah keniscayaan. Politik itu butuh uang. Bohong jika dibilang politik tidak butuh uang. Memangnya cetak spanduk tidak pakai uang, pasti mengeluarkan uang.

Kemudian, mengajak konstituen untuk “ngopi-ngopi” mereka yang bayar, kan tidak mungkin. Ini bukan persoalan politik, tapi cost politic. Artinya, menjadi sebuah realitas, bahwa di dunia politik itu membutuhkan uang, atas sebuah sistem demokrasi yang sama-sama kita sepakati saat ini. Itulah realitas saat ini. Makanya sekarang saya fokus saat ini di HIPMI dulu.

Setelah di HIPMI, apa lagi target selanjutnya?

Yang jelas saya akan fokus di HIPMI dulu. Kita akan lihat tahun depan. Ketika garis tangan saya ada di HIPMI satu (Ketua Umum HIPMI-red), saya akan fokus tiga tahun mengurus HIPMI. Itu komitmen saya. Saya akan mewakafkan waktu saya 24 jam untuk HIPMI.

Filosofi hidup Anda?

Prinsip hidup saya, spirit yang selalu saya dengungkan adalah, saya akan selalu berbuat yang terbaik. Saya akan lakukan yang terbaik, dan saya selalu yakin bahwa saya akan sampai pada apa yang saya inginkan. Tapi dalam konteks semangat yang saya bangun untuk kerja yang sedang saya lakukan adalah, seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan pada orang di sekeliling kita.

e-max.it: your social media marketing partner
Last modified on Monday, 09 April 2018 15:35
Read 511 times
Rate this item
(0 votes)

K2 Tags

K2 Calendar

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Sering Dibaca

Google Ads

Galeri Video

PILKADA

101 Daerah yang Gelar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction