WAWANCARA

Published in WAWANCARA

Dr Sumarsono M.DM:Tiga Fakor Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Jan 11, 2018 Hit: 188 Written by  Syarif
Dr Sumarsono M.DM, Dirjen Ototomi Daerah Kemendagri
Dr Sumarsono M.DM, Dirjen Ototomi Daerah Kemendagri Foto: Syarif

PELAKSANAAN otonomi daerah (Otda) yang digulirkan sejak 1999 dan ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disamping terwujud desentralisasi juga mendorong adanya pembangunan demokratisasi. Desentralisasi hasilnya otonomi daerah, sedangkan demokratisasi salah satu outputnya melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak.

 

Indonesia telah melaksanakan dua kali Pilkada Serentak. Pilkada Serentak pertama dilangsungkan tahun 2015 dan Pilkada Serentak kedua tahun 2017. Kemudian, di tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada Serentak ketiga.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Tahapan Pilkada serentak 2018 dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Maka, tahapan Pilkada Serentak dimulai pada Agustus 2017. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.

Dr Sumarsono M.DM, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, mengatakan, melalui Pilkada Serentak, rakyat ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui pemberian hak suara untuk memilih pemimpin yang terbaik di daerahnya.

“Pelaksanaan Pilkada Serentak sudah bagus dilaksanakan di daerah, walaupun kita rasakan masih ada kekurangan di sana-sini. Menurut saya, itu masih wajar-wajar saja,” kata pria yang akrab disapa Soni.

Kekurangan itu, dicontohkan Soni, masih munculnya calon tunggal, terjadi persengketaan hasil pilkada, money polic, dan masalah lainnya. Soni memaklumi, munculnya sengketa pilkada itu karena masih adanya sikap dari calon kepala daerah yang siap menang, tapi tidak siap kalah.  

Terpilihnya pasangan kepala daerah hasil pilkada, selaiknya memang untuk memajukan daerah yang dipimpinnya itu, sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pertimbangan itu pula antara lain yang didengung-dengungkan para tokoh dan elite di daerah agar daerahnya yang dalam kondisi terbelakang dimekarkan dari daerah induk.

Ketika sudah disahkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) oleh pemerintah pusat, mereka ikut melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, untuk mencari pemimpin yang diharapkan dapat memajukan daerah tersebut, dalam berbagai hal. 

Soni menyebutkan, dari 78 usulan pemekaran daerah baru hasil luncuran atau carry over kepemimpinan anggota DPR sebelumnya, saat ini muncul lagi aspirasi baru untuk memekarkan 288 daerah. “Kita bisa membanyangkan, jika semua disetujui akan banyak daerah baru. Bertambah pula jumlah gubernur, bupati, dan walikotanya. Jika disetujui, minimal aka nada 300 daerah pemekaran baru,” papar Soni yang pernah dipercayakan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta.

Kepada Syarifudin Bachwani dari Majalah Visioneer, pria kelahiran Tulung Agung, Jawa Timur ini memberikan pandangan seputar DOB dan Pilkada Serentak. Petikannya:

Tujuan DOB di antaranya untuk mempersingkat pelayanan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Menurut pandangan Anda?

Saya setuju Daerah Otonom Baru (DOB) itu bertujuan untuk selalu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  Misalnya orang Banten yang ingin mengurus berkas perizinan, tidak perlu lagi ke Bandung, karena di Serang sudah bisa dilayani.  Jelas, jika untuk mendekatkan pelayanan saya setuju. Pertanyaannya, apakah tidak ada cara yang lain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah?

Penting untuk diketahui, DOB itu pembentukannya sangat mahal.  Karena yang gembira hanya para elite politik, nanti akan bertambah jumlah satu kursi kepala daerah dan kusi wakil kepala daerah. Paling tidak, akan bertambah 30 kursi dewan (DPRD), muncul 31 dinas, beserta 31 gedung pemerintahan di daerah. Kontraktor pun ikut senang, karena mendapatkan proyek-proyek pembangunan di daerah tersebut.

Manfaat DOB bagi masyarakat?

Masyarakat? Belum tentu dalam 5 tahun masyarakat mendapatkan pelayanan. Karena uangnya untuk membangun sarana dan prasarana. Pertanyaannya, bagaimana pola pelayanan bagi DOB jika kondisinya seperti ini. Uangnya terserap untuk infrastruktur dan sebagainya. Belum lagi penyediaan pegawai untuk SKPD.

Karena itu, adakah cara lain tidak mesti DOB tapi pelayanan masyarakat tetap dekat. Jawabnya ada. Petama, menempatkan kecamatan sebagai pusat pelayanan publik. Kecamatan yang sudah ada di suatu daerah dijadikan sebagai pusat pelayanan publik. Misalnya untuk mengurus KTP atau perizinan, yang semula mengurusnya di kabupaten, cukup dilayani di kecamatan. Pendelegasian fungsi kecamatan itu bisa memecahkan persoalan pendekatan pelayanan.

Kedua, memberikan kewenangan kepada kecamatan dan jaringan ke bawahnya. Jika sekarang kecamatan kewenangannya terbatas, maka berikan tambahan kewenangan. Misalnya, kewenangan perizinan, kewenangan alokasi anggaran, membuat keputusan, dan kewenangan lainnya. Namun, pemberian kewenangan kepada kecamatan ini membutuhkan keikhlasan para walikota dan bupati untuk menyerahkan berbagai kewenangan tersebut kepada camat.

Beberapa kepala daerah ditangkap dalam OTT oleh KPK atas dugaan tindakan melawan hukum seperti perbuatan gratifikasi dan korupsi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?

Terjadinya OTT itu setidaknya ada tiga penyebab. Pertama, secara sistem memungkinkan untuk mengambil uang, misalnya dengan cara membentak orang untuk menyetor sejumlah uang. Karena orang akan bergantung kepada kepala daerah. Izin tidak ditandatangani saja pasti orang yang berkepentingan datang untuk minta dipercepat. Jadi memungkinkan secara sistem untuk berbuat korupsi. Namun semua itu tergantung moral kepala daerah dan perangkat daerahnya.

Kedua, ini yang saya sebut moralitas kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan. Jika seorang pemimpin baik dan jujur serta tahu menempatkan diri, walaupun ada uang segudang di hadapannya, maka tidak diambil jika bukan haknya. Tapi akibat sebuah sistem, jika secara moral orang itu tidak baik, maka banyak cara mengambil uang itu.

Ketiga, kultur birokrasi atau kultur organisasi. Organisasi kepala daerah atau dinamakan budaya organisasi, tidak ada rasa timbul rasa malu, misalnya menahan SK-SK orang lain. Jadi rasa malu itu sudah hilang dalam budaya organisasi. Jika kondisinya seperti itu, sangat mendukung terjadinya praktik-praktik korupsi, karena belum tumbuh budaya rasa malu di lingkungan organisasi.

Ketiga faktor inilah yang memunculkan terjadinya korupsi yang dilakukan oknum kepala daerah dan perangkat daerah, sehingga mau tidak mau terjadi OTT, didukung adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke KPK.

Partai pengusung calon kepala daerah harus menseleksi bakal calon kepala daerah yang terbaik, sehingga ketika menjadi kepala daerah tidak melakukan korupsi?

Seperti yang saya sebutkan, munculnya korupsi itu setidaknya ada tiga faktor. Nah, di dalam sistem itu ada sistem politik rekriutmen calon kepala daerah. Rekruitmen kandidat kepala daerah itu cost-nya tinggi. Untuk maju sebagai calon kepada daerah butuh modal Rp 30 miliar sampai Rp 60 miliar. Mereka nantinya berupaya untuk mengembalikan dengan cara memungut dana-dana tertentu.

Kedua, sistem perencanaan anggaran, memungkinkan juga untuk menyelipkan anggaran dalam sistem itu. Karena  perencanaan anggaran itu dikelola tidak transparan. Misalnya  untuk sistem pelaksanaan proyek, masih dilakukan secara lelang, tidak semuanya dilakukan secara e-government yang transparan. Yang terjadi, lelang boleh berjalan, yang penting si A harus yang menang.

Kemudian sistem pengawasan, masih lemah pengawasannya oleh inspektorat. Karena inspektorat diangkat dan diatur oleh kepala daerah. Jadi, bagaimana dia bisa bekerja baik dalam pengawasan. Karena itu, Mendagri akan memperkuat pengawasan di inspektorat ini.

Pos-pos pendapatan apa saja yang secara sah boleh diterima oleh kepala daerah?

Pendapatan kepala daerah itu banyak sumbernya. Kepala daerah itu mendapatkan uang secara sah yang sifatnya untuk individu. Pertama, pendapatan dari gaji pokok dan tunjangan. Kedua, dari biaya operasional sebagai bupati, wali kota, dan gubernur. Ada yang sebulan Rp 200 juta, Rp 500 juta, atau Rp 1 miliar. Biaya operasional itu menjadi hak kepala daerah untuk mengelola untuk tujuan taktis sehari-hari.

Ketiga, kepala derah mendapatkan upah pungut pajak. Jika dia berhasil memungut banyak pajak untuk daerah yang dipimpinnya, dia mendapat sekian persen. Kepala daerah itu mendapatkan besaran bagian dari upah pungut pajak sekitar 0,14 persen. Pemungutan pajak itu untuk merangsang agar pertumbuhan PAD bisa tinggi.  Pendapatan keempat, bisa saja ketika dia menjadi pembicara atau nara sumber di acara seminar dan acara lainnya. Itu pendapatan secara individu.

Pendapatan resmi lainnya ada pendapatan CSR dari perusahaan swasta untuk membantu suatu daerah. Kepala daerah itu dapat dari dana CSR, tetapi sebagai lembaga yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian bantuan lain, baik yang sifatnya kompensasi, kontribusi, dan kewajiban pengembang yang harus diadministrasikan oleh pemerintahan daerah.

Jadi, poin pertama individu kepala daerah yang mendapatkan uang secara sah, poin kedua institusi pemda yang mendapatkan anggaran secara sah. Jadi peluang atau kesempatan itu sangat terbuka sekali, belum lagi proses perizinan yang secara formal harus membayar kepada pemda yang harus diadministrasi secara resmi.

Selain pernah  menjabat Penjabat Gubernur Sulut, Anda juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Khusus di DKI Jakarta, bagaimana Anda melihat persoalan di Ibu Kota Negara ini?

Di Jakarta ada tiga poin besar. Pertama, di Jakarta permasalahannya sangat kompleks. Baik dari sisi ekonomi rentang kendali dari mulai konglomerat besar sampai pengangguran yang miskin sekali, ada di Jakarta. Dari sisi politik, semua partai politik ada di Jakarta, perebutan kekuasaan pun jika perlu dimulai di Jakarta. Jadi, semua pusat politik ada di Jakarta.

Secara sosial, problemnya luar biasa, adanya kesenjangan sosial antara orang kaya dengan yang miskin, bahkan banyak juga kelas bawah yang masih kelaparan. Secara budaya juga terjadi proses akulturasi dari semua budaya di Indonesia dan berkumpul di Jakarta. Sehingga terjadi pluralism. Singkat cerita Jakarta menjadi sangat pluralis dengan dinamika politik dan kekuasaan yang sangat tinggi.

Itu yang menjadi tantangan utama seorang gubernur DKI Jakarta. Dia harus komprehensif menguasai berbagai persoalan yang ada di Jakarta. Dia harus menjadi payung bagi semua kekuatan yang berbeda-beda itu. Dia juga harus berani menetapkan atau mengambil suatu keputusan yang dibutuhkan untuk semua warga DKI Jakarta. Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang berani membuat suatu keputusan dan berani mengambil risiko yang sifatnya banyak manfaatnya untuk semua orang.

Kementerian Dalam Negeri merupakan Pembina Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia. Ketika saya dipercayakan sebagai Penjabat Gubernur Sulut dan Plt Gubernur DKI, hari pertama sudah bisa kerja, hari kedua harus sudah bisa memetakan, mana saja  program kerja pemerintahan daerah yang baik harus kita kembangkan dan mana yang harus kita hilangkan apabila tidak sesuai dengan peraturan daerah. Jadi saya hanya melakukan pemantapan dan percepatan program kerja pemerintahan daerah.

Parpol sepertinya agak kesulitan memilih bacalon kepala daerah yang baik, karena banyak unsur “kepentingan”?

Di era demokrasi seperti sekarang ini belum mengarah kepada bagaimana memilih orang yang matang dan baik harus dipilih.  Banyak orang yang kapasitasnya sekadar saja bisa kepilih, karena dia memiliki modal yang besar. Jadi, siapa yang memiliki uang banyak potensi terpilih sebagai bakal calon kepala daerah lebih besar.

Sementara orang yang pandai, berpengalaman, dan memiliki komitmen yang tinggi, kadang tidak terpilih sebagai bacalon kepala daerah. Jika sistemnya sudah normal, orang memberikan suara tanpa harus diberikan uang, orang-orang yang memiliki baik, pintar, berpengalaman, dan memiliki komitmen tinggi peluangnya besar memimpin daerah.

Bagaimana dengan calon persorangan yang tidak diusung oleh parpol?

Saya melihat, calon kepala daerah perseorangan sekarang ini sangat sulit. Kalaupun  terpilih sebagai kepala daerah, periode berikutnya cenderung akan bergeser masuk partai. Jadi tidak konsisten. Pencalonan perorangan terkesan hanya membohongi rakyat saja.

Kedua, untuk menjadi perorangan dalam pilkada itu tidak mudah. Kalaupun terpilih, setahun kemudian digugurkan, dijatuhkan oleh parpol. Nanti kalau sistem sudah bagus, baru partai membutuhkan orang pintar dan memiliki komitmen yang tinggi.

e-max.it: your social media marketing partner
Last modified on Monday, 09 April 2018 15:48
Read 188 times
Rate this item
(0 votes)

K2 Tags

K2 Calendar

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Sering Dibaca

Google Ads

Galeri Video

PILKADA

101 Daerah yang Gelar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction