WAWANCARA

Published in WAWANCARA

Rifky Effendi Hardijanto, Sekjen KKP: Sumber Daya Alam Jangan Dikeruk Habis

Mar 06, 2018 Hit: 148 Written by  Gaus Kaisuku
Rifky Effendi Hardijanto, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perkanan RI
Rifky Effendi Hardijanto, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perkanan RI Foto Eko AP (Visioneer)

SUMBER Daya alam yang terkandung di laut Indonesia, sangat melimpah. Baik itu ikan, udang, maupun hasil laut lainnya. Semua hasil alam perlu dijaga, sehingga kalau dilihat dari presfektif sektor kelautan dan perikanan yang dapat memberikan efek positif.

Berdasarkan angka statistik 2004-2014, jumlah rumah tangga nelayan di Indonesia turun 50 persen, dari 1,6 juta turun menjadi 800.000 rumah tangga nelayan. Stok ikan turun, tinggal 6 juta, diduga lantaran terjadi over eksploited.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan punya kewajiban untuk mengatur perairan laut Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dalam proses pengaturan ini, mungkin saja ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Perairan Indonesia yang luas ini harus memberikan manfaat yang maksimal. Maka sumber daya alam itu harus dikelola dengan bijaksana. Dan pemerintah punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam, khususnya yang ada di laut. Untuk memastikan bahwa ini bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Jika dikeruk habis, maka bisa selesai dalam satu periode. Dan tidak akan kebagian untuk  yang lain. Jika dalam proses pengaturan ini, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, itu bisa saja. “Tapi tujuan pemerintah tidak membatasi dalam rangka merugikan, tapi tujuannya agar semuanya lestari dan memberikan hasil terus menerus,” kata Rifky Effendi Hardijanto, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perkanan RI, kepada Gaus Kaisuku dan Eko Prihantoro dari VISIONEER.

Menurutnya, semua ini harus diatur, sehingga bisa berjalan sesuai dengan relnya. Selain itu, Rifky juga bicara tentang kebijakan kementeriannya yang masih melakukan tindakan penenggelaman kapal, selama melanggar aturan. Berikut Petikan wawancaranya.

Tahun 2017 baru saja berlalu. Bagaimana dengan soal penyerapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP)?

Pagu kita itu ada 9 triliun. Terserap kurang lebih enam koma sekian triliun. Jadi hampir 70 persen penyerapannya. Karena ada beberapa kegiatan yang tidak tereksekusi. Karena masalah tender, waktu yang terbatas, menyiapkan dokumen yang tidak tepat waktu. Tapi ada juga penghematan. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu tidak kita laksanakan. Kemudian pengurangan output tanpa mengurangi outcome. Itu semua juga bagian dari konsep kita. Jadi ada yang tidak terserap secara teknis, ada juga memang yang sengaja tidak kita serap karena memang tidak diperlukan.

Apa saja kebijakan terbaru di KKP untuk melindungi stok pangan dari sisi sektor kelautan?

Sebetulnya bukan baru-baru banget ya. Artinya ini merupakan kelanjutan dari kebijakan kita, termasuk juga ini diendorse oleh Presiden melalui Inpres Nomor 44. Jadi yang pertama kita melindungi sumber daya ikan. Jangan sampai sumber daya ikan ini over eksploited, sehingga stok ikannya menurun. Kita jaga stok ikannya di alam. Ini terbukti, stok ikan kita meningkat. Itu pertama dari sisi perikanan tangkap.

Kemudian dari sisi perikanan budidaya, bagaimana kita mendorong investasi di sektor budidaya agar investor lokal maupun asing mau masuk di sektor budidaya ini. Dan ini menjanjikan. Karena komoditas ekspor utama kita itu udang. Value paling besar itu udang. Ini kita dorong terus, dan akan dilakukan ekstensifikasi, selain mendorong intensifikasi. Jadi lahanya tetap, tapi dengan penerapan teknologi sehingga lebih meningkat.

Kemudian, kita juga ingin peningkatan produksi budidaya ini bisa dihasilkan dari masyarakat langsung. Misalnya di tahun 2017, kita aktif memberikan bantuan kepada pondok-pondok pesantren dan seminari, tujuannya agar mereka juga bisa menghasilkan ikan budidaya.  Hasil budidaya itu dikonsumsi oleh kalangan mereka sendiri, sehingga mendorong tingkat konsumsi ikan di masyarakat. Kebijakan ini akan kita teruskan di 2018.

Kebijakan real untuk menjaga stok pangan dari sektor kelautan seperti apa ?

Kita melakukan pembatasan tonase kapal. Tujuannya untuk menjaga agar stok ikan tidak terkuras habis serta mengatur tentang alat tangkap yang ramah lingkungan. Itu juga bagian dari upaya menghindari terjadinya penurunan stok ikan di alam. Itu dari sisi perikanan tangkap.

Dari sisi budidaya, juga seperti yang disebutkan tadi, salah satunya pengembangan bibit unggul. Seperti sekarang kita punya ikan Nila yang bisa hidup di air payau. Nila itu sejatinya hidup di air tawar. Tapi, dengan engenering, kita bisa membuat ikan itu hidup di air payau. Inovasi ini sedang kita dorong lagi supaya Nila dari air payau bisa hidup di air laut. Dengan demikian, maka nanti basis dari habitatnya bisa kita perluas. Otomatis tingkat produksinya juga akan lebih naik.  

Kemudian kita di tahun 2017 lalu, baru saja mengintroduksi keramba jaring apung untuk laut. Tapi dalam skala industri atau yang lebih besar. Keramba ini kita bikin di tiga titik, di Sabang, Pangandaran, satu lagi di Karimun Jawa. Produksi sistem keramba jarring apung ini untuk skala industri. Karena yang kita taruh adalah ikan-ikan yang bernilai tinggi. Dan sekali produksi hasilnya juga besar. Setiap siklus satu titik bisa menghasilkan 800 ton. Jadi kita manfaatkan laut sebagai habitat untuk perikanan budidaya.

Upaya apa yang dilkukan dari KKP dalam mefasilitasi upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir?

Kita punya program-program yang namanya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Kita berdayakan masyarakat pesisir itu dalam arti, kita bikin kolam pantai, kita bikin edukasi. Kita tidak hanya libatkan dua pihak, dalam arti masyarakat dan KKP saja. Tapi kita juga libatkan pihak ketiga. Dalam hal ini korporasi.

Satu contoh yang berhasil yang beberapa waktu lalu diresmikan Presiden adalah di Muara Gembong. Di Muara Gembong sebenarnya programnya itu tidak terencana. Tapi kita lihat ada pesoalan, dan Presiden minta agar itu diselesaikan. Banyak yang bisa kita selesaikan. Masyarakat lebih diberdaya, kemudian jaminan usahanya lebih tinggi, akses ke perbankan terbuka. Kemudian juga sertifikasi tanah. Jadi tanah itu milik Perhutani, kemudian dikelola. Jadi dia ada hak pengelolaan. Kemudian kita bantu dia untuk introduksi dengan tambak udang modern. Di situ ada Rumput Laut, di situ ada Bandeng juga.

Jadi ada tiga komoditi yang bisa kita harapkan di situ bisa memberikan dampak kepada peningkatan taraf hidup masyarakat. Ini sudah berhasil, dan mudah-mudahan nanti tiga bulan lagi akan panen. Di situ akan bergulir, berputar. Dan Presiden minta untuk dinaikkan. Ini salah satu cara bagaimana kita memaanfaatkan lahan. Karena peluangnya begitu besar. Lahan tidur juga begitu besar, ribuan hektar. Syukur jika terus dikembangkan. Program ini di backup oleh Bank Mandiri. Jadi pembangunannya atau pelaksanaannya oleh KKP, tapi yang mendanainya adalah Bank Mandiri lewat CSR-nya. Kita harapkan jadi percontohan dan bisa digulirkan untuk di tempat-tempat lain. (Baca selanjutnya di Majalah Visioneer)

e-max.it: your social media marketing partner
Last modified on Monday, 09 April 2018 15:43
Read 148 times
Rate this item
(0 votes)

K2 Tags

K2 Calendar

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Sering Dibaca

Google Ads

Galeri Video

PILKADA

101 Daerah yang Gelar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction