FOKUS

Published in FOKUS

Pelayanan Belum Optimal, Ketua YLKI: "Kenaikan Kepengurusan STNK dan BPKB Tidak Tepat"

Jan 03, 2017 Hit: 251 Written by 
Pelayanan Belum Optimal, Ketua YLKI: "Kenaikan Kepengurusan STNK dan BPKB Tidak Tepat"

Pemerintah secara resmi memberlakukan menaikkan tarif sejumlah pos dalam pengurusan surat kendaraan bermotor pada 6 Januari 2017. Kenaikan tarif tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beleid tersebut telah diundangkan pada 6 Desember 2016.

Dengan diterbitkannya regulasi ini, maka PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berlaku.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan,  kenaikan pengurusan STNK, BPKB, dan surat-surat kendaraan bermotor lainnya tidak tepat, selama pelayanan yang diberikan Kepolisian Negara Republik Indonesia belum optimal.

Tulus menyebutkan, ada beberapa sorotan YLKI terkait tidak tepatnya pemberlakuan kenaikan tarif tersebut. Pertama, alasan inflasi untuk menaikkan tarif, sebagaimana yang dikatakan Menteri Keuangan, menurut YLKI kurang tepat. “Sebab, STNK, SIM adalah bukan produk yang harus disediakan birokrasi. Alasan inflasi akan tepat, jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefid. Atau setidaknya produk yang dikelola BUMN,” kata Tulus melalui siaran pers yang diterima visioneernews.com, Selasa (3/12/2016).

Kedua, lanjutnya, kenaikan tariff itu juga kurang relevan tanpa proses reformasi di sisi pelayanannya. Sampai detik ini, menurut sorotan YLKI, kata Tulus, proses pelayanan pengurusan STNK dan BPKB masih sering dikeluhkan publik karena waktunya yang lama. Bahkan alasan stok blankonya masih kosong sekalipun.

Menurutnya, kenaikan itu harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan saat proses pengesahan dan penerbita STNK dan BPKB tersebut.

Ketiga, Tulus menekankan, seharusnya kenaikan tarif itu parallel dengan reformasi pelayanan angkutan umum di seluruh Indonesia. “Ini dengan asumsi, jika kenaikan tarif itu sebagai bentuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong migrasi ke angkutan umum,” imbuhnya.

Biaya Kenaikan Tarif

Berdasarkan PP Nomor  60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tertera biaya Penerbitan STNK roda-2 dan roda-3 menjadi Rp 100.000, sebelumnya Rp 50.000. Untuk roda-4 atau lebih menjadi Rp 200.000 dari Rp 75.000. Tarif untuk perpanjangan STNK mengikuti peraturan baru.

Setiap pengesahan STNK akan dikenai biaya Rp 25.000 untuk roda-2 dan roda-3, dan roda-4 atau lebih menjadi Rp 50.000. Pada peraturan sebelumnya tidak dikenai biaya.

Untuk biaya Penerbitan BPKB roda-2 serta roda-3 naik hampir tiga kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 225.000. Tarif Penerbitan BPKB roda-4 atau lebih menjadi Rp 375.000 dari Rp 100.000. Biaya Penerbitan BPKB Ganti Pemilik sama dengan Penerbitan Baru.

Biaya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) naik menjadi Rp 60.000 untuk roda-2, dan Roda-3 dari Rp 30.000, dan untuk roda-4 atau lebih menjadi Rp 100.000 dari Rp 50.000,00.

Meski ada kenaikan di beberapa pos Penerimaan Negara Non-Pajak seperti di atas, pemerintah tidak menaikkan tarif STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) masih Rp 25.000,00. Sementara Surat Penerbitan Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah, naik dari Rp 75.000 menjadi Rp 150.0000 roda-2 dan roda-3, serta 250.000 roda-4 atau lebih. (Syarif)

 

 

 

Last modified on Friday, 06 January 2017 21:18
Read 251 times
Rate this item
(0 votes)
Syarif Bachwani

Jurnalis Profesional, pekerjaannya didedikasikan pada masyarakat umum dan dinaungi sebuah organisasi profesi dengan karakter menuntut pengetahuan yang tinggi.

Website: visioneernews.com

K2 Tags

K2 Calendar

« October 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Sering Dibaca

Galeri Video

PILKADA

101 Daerah yang Gelar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction