Home » Beda dengan Kemenhub, YKLI tak Keberatan Diskon Tarif Ojol
BISNIS

Beda dengan Kemenhub, YKLI tak Keberatan Diskon Tarif Ojol

Jakarta,visioneernews-Terbetik wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melarang diskon tarif ojek online (ojol). Larangan itu bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, jangan sampai terjadi predatory price. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) punya pendapat beda dengan Kemenhub.

‘Diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA),” kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.

Tulus menyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

“Di situ telah dijelaskan tentang ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi,” jelas Tulus.

“Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Tidak ada yg salah dengan diskon selama masih di rentang TBB-TBA. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen,” papar Tulus.

Yang menjadi persoalan, lanjutnya, jika ada operator memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub dengan mematok di bawah TBB. Jika itu terjadi, bisa menjurus pada persaingan tdk sehat. Bahkan menjurus predatory pricing .

Tulus menekankan, di sinilah tugas Kemenhub untuk melakukan pengawasan jangan sampai diskon yang diberikan keluar dari rentang TBB-TBA. Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yang memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut.

Menurut Tulus, munculnya rencana pelarangan diskon di ojol, patut diduga  bahwa pemerintah (Kemenhub) dalam posisi gamang untuk mengatur ojol. Dengan Kepmenhub yang sudah ada, sebetulnya cukup untuk memberikan patokan soal tarif.

“Kemenhub tak perlu turun tangan untuk membuat aturan soal diskon. Yang perlu diperketat adalah aturan soal standar pelayanan minimal bagi ojol, khususnya yang berdimensi keselamatan. Sebab sejatinya dimensi keselamatan pada ojol sangat rendah,” imbuhnya.

Karena itu YLKI meminta operator dan partnernya untuk konsisten dan mematuhi regulasi tersebut, agar diskon yang diberikan tidak melanggar TBB. Kemenhub harus konsisten dalam pengawasan baik terkait implementasi tarif TBA dan TBB, dan juga terkait standar pelayanan yang berdimensi keselamatan. (Rif)


Berita Lainnya

LPDB-KUMKM Kucurkan Dana Bergulir Rp 8,5 Triliun

Pemenang Pilkada Serentak 2018 Jangan Lupakan UMKM

YLKI: Selesaikan Permasalahan Taksi di Bandara Enclave Sipil

Eskpedisi Kopi Nusantara akan Hadir di Wamena

Inkowapi Terapkan Digitalisasi Kembangkan Bisnis Warung ‘Zaman Now’

Presiden Jokowi Minta Negara Lain Tidak Mengikuti Langkah Amerika Serikat

Leave a Comment