Home » Cegah Praktik Monopoli, Gubernur DKI Diminta Bijak Terapkan Peraturan Reklame
METRO

Cegah Praktik Monopoli, Gubernur DKI Diminta Bijak Terapkan Peraturan Reklame

Jakarta,visioneernews-Kalangan pengusaha reklame mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembenahan tata ruang kota. Salah satunya tidak adil dalam menertibkan media luar ruang yang berpotensi mendatangkan PAD, sedangkan tiang listrik yang semrawut di jalanan cenderung dibiarkan.

“Saya dan rekan  pengusaha reklame prinsipnya menuruti aturan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. Lagi pula, siapa yang bisa melanggar aturan? Tidak ada,” kata  Agus Salim, CEO  PT Oval Advertising di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Sebagai pengusaha, ia bersama rekan-rekannya mendukung pembangunan di kawasan Jakarta. Salah satunya, mereka ikut membayarkan izin dan pajak pemasangan papan reklame untuk pemasukan PAD Pemprov DKI Jakarta. Uang yang masuk ke PAD, juga digunakan untuk menjalankan roda perekonomian di Jakarta.

“Uang yang masuk untuk pemasangan satu reklame ke Pemda DKI besarnya setengah miliar rupiah per tahun. Jika jumlah reklamenya banyak, berapa uang yang masuk ke kas daerah DKI?  Zaman dulu mungkin terjadi pembiaran pemasukan uang dari iklan. Sekarang sudah Pemerintah DKI sudah memangkas birokrasi dan semua pelayanan menerapkan sistem elektronik. Jadi, lebih terkontrol,” papar Agus.

Karena itu, Agus menekankan, Pemerintah DKI jangan asal babat papan reklame yang ada di Jakarta. Apalagi dengan dalih untuk tujuan keindahan kota.

“Jika Jakarta ingin seperti Singapura, lihat dulu berapa PAD Singapura. Jakarta masih butuh banyak uang untuk memajukan daerahnya. Jika sudah maju, baru babat habis papan reklame yang dianggap menimbulkan kekotoran,” imbuhnya.

Jika papan reklame dianggap bermasalah, Agus mempertanyakan pemasangan tiang-tiang listrik yang semrawut, dan tidak ditertibkan.

Di sisi lain, Agus mempertanyakan kelanjutan revisi Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Provinsi DKI Jakarta. Pergub 148 dikeluhkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta dan Asosiasi Perusahaan Media Luargriya Indonesia (AMLI). Pergub yang diteken Gubernur Djarot Saiful Hidayat itu dianggap mematikan pengusaha reklame kecil dan menengah.

Tudingan ini muncul karena Pergub 148 menghilangkan reklame konvensional dari kawasan kendali ketat, sehingga reklame yang tayang di kawasan ini hanya berupa reklame digital (videotron).

Kadin dan AMLI menilai Pergub 148 melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pergub 148 bisa memunculkan diskriminatif dan menjurus pada praktik monopoli, sehingga menjadi muara munculnya praktik kartel di bidang reklame.

Pencopotan papan reklame di kawasan kendali ketat di DKI Jakarta

Kadin dan AMLI mendesak Pemprov DKI agar merevisi Pergub 148. Permohonan mereka dikabulkan Gubernur Anies Baswedan. Pemprov DKI menugaskan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk menyusun draft perubahan Pergub 148 dengan mempertimbangkan dari asosiasi.

“Jika Pergub 148 tidak direvisi, akan mematikan UMKM yang bermodal kecil, karena kesulitan memasang iklan. Jadi, nanti pemain-pemain besar yang akan berpesta pora,” pungkas Agus.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan memerintahkan Satpol PP untuk menebang habis 60 baliho yang berdiri di kawasan kendali ketat seperti Jl MH Thamrin – Sudirman, Rasuna Said, dan Gatot Subroto.

Sebagian di antaranya sudah dibongkar rata tanah dan sebagian lagi dalam keadaan disegel. Pemprov DKI menilai puluhan baliho tersebut melanggar aturan, seperti berdiri bukan pada tempatnya, tanpa izin, maupun masa izinnya sudah mati.

Agus kembali menegaskan, pada prinsipnya dia mentaati peraturan yang dibuat Pemprov DKI. Namun, baiknya Pemprov pun bijak dalam membuat dan menerapkan aturan. Jika semua papan reklame dipangkas, bagaimana nantinya pemasukan PAD DKI. Pemasukan pajak reklame DKI tahun 2018 sebesar Rp 964 miliar atau hampir Rp 1 triliun. (Syarif).

Berita Lainnya

Ini Komentar Fahira Idris Soal Program Penataan Kampung Ala Anies-Sandi

visioneernews

Mulai 9 September, 28 Gerbang Tol di Jakarta Terapkan Ganjil Genap

visioneernews

Jakarta Punya Modal Jadi Salah Satu Kota Terkemuka di Dunia

visioneernews

Senator Minta Jokowi Berbesar Hati Batalkan Enam Tol Dalam Kota Jakarta

visioneernews

Billboard Tayangkan Konten Asian Games 2018, Kasatpol PP DKI Nilai PT Oval Patuhi Instruksi Gubernur

visioneernews

Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK

visioneernews