Home » Disindir Menkumham Kurang Ramah, Wali Kota Tangerang: Fitnah Itu Lebih Kejam dari Pembunuhan
DAERAH

Disindir Menkumham Kurang Ramah, Wali Kota Tangerang: Fitnah Itu Lebih Kejam dari Pembunuhan

Jakarta,visioneernews-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyindir Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kurang ramah dengan pembangunan fasilitas pendidikan milik Menkumham. Arief pun memberikan klarifikasi.

Menkumham Yasonna H Laoly telah meresmikan pembangunan Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di Kota Tangerang, Banten, Selasa (9/7/2019) kemarin. Fasilitas pendidikan ini diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Meskipun Poltekip dan Poltekim telah berdiri, Menkumham menyinggung pembangunan gedung pendidikan tersebut agak tersendat.  Yasonna lantas menyindir Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah yang disebutnya kurang ramah dengan pembangunan fasilitas pendidikan ini.

“Kepala BPSDM Hukum dan HAM mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini, karena Pak Wali Kota agak kurang ramah dengan Kemenkumham,” kata Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7/2019).

Yasonna mengungkapkan, Pemerintah Kota Tangerang sebelumnya mewacanakan kawasan milik Menkumham yang menjadi kampus itu akan dijadikan tata ruang persawahan. Menurutnya, hal tersebut semestinya bisa dibicarakan.

“Nanti kita bicara ke Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) untuk profesional saja, tapi kita bisa duduk bersama apapun masalahnya,” ujar Yasonna.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menyayangkan pernyataan Menkumham Yasonna H Laoly. Arief menanggapi pernyataan tersebut, tidak lebih dari miss persepsi dari Kemenkumham.

“Saya sangat kaget dan prihatin atas apa yang disampaikan Pak Menteri. Karena, tidak ada niat sedikit pun saya sebagai Wali Kota Tangerang mencari gara-gara terhadap tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyelenggara daerah di Kota Tangerang,” kata Arief menanggapi pernyataan Menhumham, Rabu (10/7/2019).

Arief juga menyampaikan bahwa hari Rabu ini, ia telah mengirim surat keberatan dan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan Menkumham dalam acara peresmian kedua lembaga pendidikan itu, yang sampai saat ini belum dikeluarkan izinnya oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Orang nomor satu di Kota Tangerang ini menyangga pernyataan Yasonna bahwa dirinya akan membuat lahan-lahan Kemenkumham menjadi lahan pertanian. Arief pun meminta Menkumham harus mencari informasi lebih jauh lagi. Menurutnya, justru Pemerintah Kota Tangerang mengacu kepada Perda RTRW Provinsi Banten, di mana di Kota Tangerang sudah tidak ada lagi lahan pertanian.

Menkumham Yasonna H Laoly saat peresmian dua lembaga pendidikan Kemenkumham di Kota Tangerang

“Sejak tahun 2017, Perda RTRW ini sedang menunggu pengesahan dari Gubernur Banten. Yang isinya adalah tidak ada lagi lahan pertanian di Kota Tangerang. Tapi, di 2017 akhir, di 2018 kalau tidak salah, tiba-tiba kami mendapat surat, ketika kami melakukan pembahasan dengan Kementerian ATR dan Kementerian Pertanian, bahwa hasil foto udara di Kota Tangerang terdapat lahan pertanian. Jadi, lahan pertanian itu ditetapkan oleh Kementerian Pertanian,” tutur Arief.

Ternyata, pihak Pemerintah Kota Tangerang malah merasa keberatan. Pasalnya, pihak Pemerintah Kota Tangerang berpatokan kepada Perda RTRW Provinsi Banten.

“Kaitannya lahan pertanian ini pun telah kita bahas beberapa kali, sampai saya menghadap beberapa kali bersama Pak Gubernur ke Kementerian ATR. Tapi, ternyata dari Kementerian Pertanian tetap ngotot harus ada lahan pertanian. Karena apa? Masih ada Perda Provinsi Banten tentang P2LB, kalau tidak salah, di Tangerang diploting kurang lebih luasnya 90 hektar,” jelas Arief.

Terakhir, lanjutnya, Gubernur Banten melayangkan surat ke Kemendagri yang isinya meminta arahan dan saran terkait RTRW Kota Tangerang. Mendagri baru membalas surat tersebut pada Juni 2019, yang isinya agar Pemprov Banten tetap mengacu kepada P2LB berkaitan dengan lahan pertanian.

Arief menegaskan bukan dirinya yang meminta kawasan Kemenkumham menjadi lahan pertanian. Ia justru meminta di Kota Tangerang tidak ada lahan pertanian, karena sudah menjadi kota metropolitan.

Dirinya bahkan baru-baru ini mengumpulkan beberapa petani kaitannya dengan program pupuk bersubsidi. Menurutnya, pupuk bersubsidi itu hanya boleh diberikan di lahan pertanian. Terungkap, seluruh petani yang ada di Kota Tangerang, mereka hanya sebagai penggarap lahan. Ketika diminta bukti kepemilikan lahannya tidak satu pun yang membawa surat kepemilikan lahan.

“Jadi lahan pertanian di Kota Tangerang bisa dikatakan tidak ada. Itulah, saya sangat sedih dan prihatin. Di satu sisi, saya ikut memperjuangkan apa yang ingin menjadi kepentingan pemerintah pusat. Di satu sisi, seolah-olah saya difitnah seperti itu. Dan mohon maaf, ada istilah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Untuk itu, saya memberikan klarifikasi, dan semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah SWT,” kata Arief panjang lebar. (Ian Rasya/Editor: Syarif)

Berita Lainnya

Masyarakat Apresiasi Langkah Yusuf Badjido sebagai Caleg DPRD Bantaeng

visioneernews

Yel yel Si Raja Hutan Penyemangat Personel Satgas TMMD ke-103 di Depok

visioneernews

Babinsa Arongan Bersama Anggota Polsek, Imbau Warga Tidak Bakar Lahan

visioneernews

Gempa Tektonik M6,0 Guncang Nias, Tidak Berpotensi Tsunami

visioneernews

Di Hari Pertama Dinas, Kapolres Lumajang Muhammad Arsal Silaturahmi ke Kyai dan Ulama

visioneernews

Ketika Bunga Jagung Bersemi Kembali di Banten

visioneernews

Leave a Comment