Home » DPR RI Hanya Tunda Pengesahan Empat RUU yang Diminta Presiden
NASIONAL

DPR RI Hanya Tunda Pengesahan Empat RUU yang Diminta Presiden

Jakarta,visioneernews-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memahami keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta empat RUU untuk ditunda pengesahannya.

Untuk itu, kata Bamsoet, DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini sepakat untuk menunda RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan untuk memberikan waktu. Selanjutnya, baik DPR maupun pemerintah akan mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut agar masyarakat lebih bisa memahaminya.

Sedangkan dua RUU lainnya, yakni RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan ditingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan.

Bamsoet mengungkapkan, terkait RUU KUHP, sebagaimana disampaikan dalam rapat konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi III DPRI, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/9/19) kemarin, telah disepakati untuk ditunda sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang ada di DPR. Mengingat Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU”.

“Karena ditunda, maka DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat,” ujar Bamsoet usai sidang paripurna di DPR, Selasa (24/9/19).

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, pada dasarnya penyusunan RUU KUHP sudah melibatkan berbagai profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, maupun lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga keberadaan pasal per pasalnya yang dirumuskan bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Bamsoet menjelaskan, pembahasan RUU KUHP yang dimulai sejak tahun 1963 sudah melewati masa 7 kepemimpinan Presiden dengan 19 Menteri Hukum dan HAM. Sementara anggota DPR periode 2014-2019 sebenarnya sudah berada di ujung.

Menurutnya, jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum massif. Walaupun pada kenyataannya selama ini DPR RI melalui Komisi III telah membuka pintu selebarnya dalam menampung aspirasi.

“Para anggota DPR RI juga membawa aspirasi dari konstituennya. Memang tidak semua aspirasi bisa diterima, karena itu kita libatkan berbagai profesor hukum dengan berbagai kepakaran untuk meramu formulasi terbaik,” tutur Bamsoet.

Walaupun RUU KUHP ini ditunda oleh DPR dan pemerintah, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap RUU KUHP ini tetap menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini.

Sebab, lanjutnya, seluruh sumber daya dan pemikiran telah tercurah dari para profesor, ahli, dan praktisi hukum. Seperti Prof. Muladi, maupun yang sudah wafat seperti (alm) Prof Soedarto, (alm) Prof. Roeslan Saleh dan (alm) Prof Satochid Kartanegara untuk menuntaskan RUU KUHP ini.

“Beliau-beliau bukanlah orang-orang sembarangan. RUU KUHP sebenarnya akan menjadi momentum terlepasnya Indonesia dan penjajahan hukum peninggalan kolonial selama kurang lebih 101 tahun. Bukan hanya berdikari, namun sebagai sebuah bangsa kita punya martabat karena bisa melahirkan RUU KUHP yang terdiri dari 626 pasal yang merupakan hasil karya anak bangsa,” pungkas Bamsoet.

Tujuh Tuntutan Mahasiswa

Sementara itu, aksi demontrasi yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa di berbagai daerah yang masih berlangsung hari ini, menyuarakan tujuh tuntutan kepada DPR RI dan pemerintah.

Ketujuh tuntutan itu, pertama, menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakan, dan RUU Ketenagakerjaan.

Kedua, batalkan pimpinan KPK hasil pilihan DPR.

Ketiga, tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil.

Keempat, stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera.

Kelima, hentikan kriminalisasi aktivis.

Keenam, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilalukan oleh korporasi,dan penjarakan korporasi pembakar hutan serta cabut izinnya.

Ketujuh, tuntaskan pelanggaran HAM dan adili pelanggar HAM–termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan–dan segera pulihkan hak-hak korban. (VN)

Berita Lainnya

Mendagri Sampaikan Duka Cita dan Apresiasi kepada Jajaran Bawaslu yang Sakit hingga Meninggal dalam Tugas

visioneernews

Wow, Jabat Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Digaji Rp 112 Juta

visioneernews

Yudi Latif Curhat, Tenaga Ahli BPIP Kesulitan Cicil Rumah

visioneernews

Ini Isi Pidato Presiden Jokowi tentang Visi Indonesia

visioneernews

Menko Luhut: Indonesia Berharap Output IMF-WB Signifikan bagi Ekonomi Dunia

visioneernews

Jamil Musanif: Panca Dharma, Kunci Sukses Pembangunan Agribisnis

visioneernews