Home ยป ISRI Minta Pemerintah Lakukan Langkah ini untuk Menjaga Kedaulatan Udara RI
HANKAM

ISRI Minta Pemerintah Lakukan Langkah ini untuk Menjaga Kedaulatan Udara RI

Jakarta,visioneernews-Isu Flight Information Region (FIR) telah dibahas kembali dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Istana, Singapura, Selasa (8/10/2019).

Ketua DPW ISRI (Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia) DKI Jakarta, Subandi Parto, SH, MH, MBA mengapresiasi langkah yang terus dilakukan Pemerintah Jokowi dari Instruksi Presiden pada 18 September 2015 hingga target selesainya akhir 2019.

“Ini melengkapi sejarah perjalanan bangsa dan negara kita dari ambil alih Freeport, Petral dan sekarang ini FIR,” ujar Subandi saat menjadi narasumber acara Diskusi Tematik Bulanan ISRI bertemakan “FIR” di Cikini, Jakarta (26/10/2019).

Subandi mengungkapkan, sejak tahun 1946 sampai saat ini hampir 73 tahun persoalan FIR belum selesai. FIR bukan hanya persoalan informasi penerbangan, karena Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa kedaulatan negara di udara adalah komplet dan eksklusif atau mutlak tertinggi, penuh dan utuh, holistik, serta tidak terintervensi.

Selama ini pesawat yang akan terbang harus melapor ke Singapura. Apalagi bila pesawat tempur Singapura sedang mengadakan latihan, pesawat kita yang melalui FIR Singapura tidak bisa terbang.

“Ini menunjukkan kedaulatan udara kita tidak penuh karena persoalan FIR Singapura,” tukasnya.

Kawasan udara kedaulatan Indonesia yang strategis selama 73 tahun lebih dikontrol oleh FIR Singapura, dimana FIR yang dikelola Singapura ada tiga, yaitu Sektor A, B dan C. Tapi, Indonesia hanya mendapatkan fee RAN hanya pada sektor A saja sebesar 5 juta US$ per tahun. Ini pun baru dimulai 2009 dan nilainya sangat jauh bila dibandingkan dengan FIR Australia.

“Namun sektor B dan C tidak ada fee, padahal pesawat yang lewat sangat padat terutama yang lewat dari utara ke selatan sampai Australia,” ungkap Subandi.

Subandi mengatakan, secara kajian yuridis memang ada kejanggalan terkait perjanjian Singapura dan Indonesia tertanggal 21 September 1995. Antara lain pemerintah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Kepres No. 7 Tahun 1996, padahal perjanjian tersebut belum ada pengesahan dari ICAO, selain dalam perjanjian tidak ada batas waktu.

Menurut Subandi, yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia, pertama, melakukan Re-aligment (Pengaturan Kembali) FIR Singapura ke FIR Jakarta dengan mencabut Keppres No. 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian Bilateral antara Singapura dan Malaysia. Karena perjanjian sebelumnya bertentangan dengan UU 43/2008 tentang Wilayah Negara, UU No 17 Tahun 85 tentang Ratifikasi UNCLOS. Pasal 6 UU No 1Tahun 2009 menyebutkan: wilayah udara adalah kekayaan Nasional yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Kedua, lanjut Subandi, dibentuknya Undang-Undang Kedaulatan Negara. Ketiga, pemerintah membentuk tim dengan Kemenlu sebagai Leading Sector beserta Kemenhan, Kemenhub, TNI AU, PT Airnav, dan stakeholder yang menguasai persoalan ini. (VN)

Berita Lainnya

Panglima TNI dan Kapolri Safari Ramadhan ke Bandara Radin Inten II Lampung

visioneernews

Apel Danrem dan Dandim Terpusat pun Bahas Persiapan Keamanan Pemilu 2019

visioneernews

Indonesia Nomor Urut 7 Pengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Dunia

visioneernews

Panglima TNI: Sinergitas TNI dan Wartawan Perlu Dibina

visioneernews

Workshop Harmonisasi Kebijakan Internasional Keamanan Laut Resmi Dibuka

visioneernews

Danpusterad Secara Resmi Membuka Pendidikan Susdandim (Crash Program) TA 2018

visioneernews