Home » Jamil Musanif: Panca Dharma, Kunci Sukses Pembangunan Agribisnis
NASIONAL

Jamil Musanif: Panca Dharma, Kunci Sukses Pembangunan Agribisnis

Penulis: Syarifudin Bachwani

Sektor agribisnis Indonesia pertumbuhannya maju mundur. Jamil Musanif, Sekjen Dekopi, mengklaim punya rumusan jitu untuk memajukan agribisnis, yang terangkum dalam Panca Dharma.

Indonesia cukup dikenal dunia internasional sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Lahan persawahan dan perkebunan terhampar di negeri ini. Indonesia juga salah satu negara maritim terbesar di dunia. Tapi, kedua julukan itu justru kini menjadi dilema bagi Indonesia. Karena, hasil persawahan, perkebunan, dan laut di negeri ini sepertinya tidak cukup untuk menopang kehidupan orang banyak, termasuk untuk menopang kegiatan perekonomian kita.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga terkait, untuk mendongkrak hasil produksi sektor pertanian dan kelautan. Faktanya, belum maksimal, dan impor berbagai komoditas masih membanjiri di dalam negeri. Lalu, di mana letak kesalahan pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian dan kelautan kita?

“Saya mempunyai konsep pembangunan sektor pertanian, maritim, dan sektor lainnya, agar lebih maju dan masyarakat, khususnya petani dan nelayan lebih sejahtera. Program ini saya namakan Panca Dharma,” kata Jamil Musanif, mantan Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi  Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian.

Jamil Musanif menjelaskan, Panca Dharma merupakan lima program pembangunan agribisnis di Indonesia, mencakup sektor pertanian, kelautan, peternakan, pertambangan, dan sektor lainnya.

Ia menyebutkan, dharma pertama, perlu ada Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan pertanian. Karena, pembiayaan ini salah satu sektor yang mutlak harus ada. Sementara ini untuk sektor pertanian, sistem penyediaan dana hanya ada dua. Pertama, sistem perbankan, yang bisa membantu pinjaman permodalan untuk usaha apa saja, termasuk usaha pertanian. Kedua, bantuan sosial atau hibah.

“Menurut saya, kedua sistem pembiayaan ini tidak cocok untuk sektor pertanian. Sistem perbankan itu masih terlalu sulit untuk petani kita mendapatkan pinjaman modal usaha. Syarat bisa meminjam uang untuk usaha salah satunya bankable. Untuk memenuhi bankable banyak syarat yang harus dipenuhi. Sehingga petani kita terkendala untuk mengakses permodalan di bank,” urai Jamil Musanif yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Kopi Indonesia (Dekopi).

Untuk bantuan sosial, lanjutnya, justru terlalu mudah. Maka, perlu ada sistem pembiayaan di antara kedua sistem tersebut. Aksesnya lebih mudah dari bank, tapi lebih ketat dari bansos, yaitu sistem BLU.

Dharma kedua, sambung Jamil Musanif, perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN harus berperan sebagai developer pertanian rakyat. Sistemnya seperti yang digunakan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). (selengkapnya baca Majalah Visioneer Edisi 49/Tahun VI/25 Juli-24 Agustus 2019).

Berita Lainnya

Debat Soal Ekonomi Diharapkan Warnai Kampanye Pilpres

visioneernews

Dari Kondisi Empirik, YLKI Menilai Tarif Tol Sedyatmo Belum Laik Dinaikkan

visioneernews

Presiden Putuskan 27 Juni Libur Nasional untuk Pemungutan Suara Kepala Daerah

visioneernews

Wow, Jabat Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Digaji Rp 112 Juta

visioneernews

YLKI: Cukai Rokok untuk BPJS Kesehatan bisa Menyesatkan

visioneernews

Panglima TNI Tekankan Peningkatan Kesiapan Antisipasi Accident

visioneernews

Leave a Comment