Home » Pejabat Berdasi pun Bisa Peduli Suku Anak Dalam
NASIONAL

Pejabat Berdasi pun Bisa Peduli Suku Anak Dalam

Penulis: Syarifudin

Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin sudah mengetahui para aktivis, baik berwadah di suatu komunitas, LSM, maupun perseorangan, yang peduli terhadap kehidupan suku anak dalam (SAD). Sebuah aktivitas sosial yang sudah menjadi concern mereka. Bagaimana jika kegiatan sosial itu dilakukan oleh pejabat berdasi?

Yang dilakukan Dr Ir Ali Zum Mashar, MA, MSc, misalnya. Penggerak Socio Technopreneur yang juga peneliti dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi ini, baru saja menemukan metode revolusi peradaban atau perubahan mindset skala massal yang sudah diaplikasikan pada masyarakat pedalaman Papua.

Menurut Ali Zum Mashar, metode ini sekaligus untuk menjawab pendapat pihak lain yang mengatakan daerah-daerah pedalaman di Papua bisa mengejar ketertinggalannya atau ingin mensejajarkan kondisinya dengan masyarakat pedesaan di Jawa, membutuhkan waktu 75 sampai 100 tahun.

“Menurut saya, asumsi itu merupakan pandangan lama. Melalui metode yang kami temukan dan sudah diuji, waktunya tidak perlu sampai 75 tahun, cukup membutuhkan waktu 3 sampai 7 tahun,” kata Ali Zum Mashar.

Ali Zum Mashar mengenalkan pola bercocok tanam kepada warga di Kamung Usku, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Pria yang akrab disapa Ali Zum mengungkapkan bahwa metode temuannya ini telah diaplikasikan di wilayah pedalaman yang terbilang masih ekstrem, yaitu di Kampung Usku, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Kampung itu merupakan daerah perbatasan dan pinggiran di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan Ali Zum, program pembangunan pemerintah belum begitu menyentuh daerah ini. Paling yang disentuh sebatas pembangunan infrastruktur, dan belum pada level pembangunan peradaban masyarakatnya. Masyarakat di Kampung Usku merupakan masyarakat nomaden. Mereka melakukan aktivitas berburu dan meramu di hutan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang sudah memberikan perhatian kepada masyarakat di kampung ini, seperti pembangunan rumah dan infrastruktur jalan. Hal ini dalam rangka mengimplementasikan Program Nawacita, yaitu memberdayakan perekonomian dan sumber daya masyarakat desa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini kurang diperhatikan.

“Tetapi apa yang terjadi? Rumah yang dibangun oleh pemerintah tidak mau mereka tempati. Mereka berpikir, untuk apa tinggal di rumah yang bagus, tapi perutnya lapar, dan susah mencari makan,” ungkap pria kelahiran 19 Mei 1972.

Bimbingan teknik berkebun di pekarangan rumah warga Kampung Usku

Untuk merubah peradaban masyarakat seperti itu, agar mau hidup dan tinggal secara subsisten, menurutnya, butuh waktu sekitar 30 tahun. Belum termasuk hidup subsisten secara budidaya agriculture, untuk memenuhui segala kebutuhannya dari alam hingga tahap menjualnya.

“Tapi, jika dibiarkan secara alami (nomaden), pola peradabannya baru bisa berkembang selama 75 sampai 100 tahun. Tetapi, melalui metode yang kami terapkan dan telah diuji oleh Badan Litbang Kementerian Desa, hanya butuh waktu 3 sampai 7,” pungkas peraih gelar S3 program studi Ekonomi Sumber Daya Lingkungan di IPB tahun 2009.

Hasilnya, bilang Ali Zum, dalam jangka waktu tiga bulan, mereka sudah mau berubah, dari pola hidup berpindah-pindah mencari makanan, menjadi menetap dengan cara budidaya berbagai macam tanaman. Bahkan mereka mau menanam tanaman yang semula mereka tidak kenal.

Metode Intervensi

Menurut Ali Zum, metode yang digunakannya sebenarnya sederhana saja. Ia hanya menggunakan metode intervensi ketika memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap adat dan budaya. 

“Kami terlebih dulu masuk dalam kehidupan adat mereka. Kemudian memberikan pemahaman agar adat mereka menjadi produktif. Kami juga memberikan intervensi pendampingan kepada mereka. Pendampingan ini dilakukan dengan hati yang tulus. Kami juga melakukan intervensi teknik dari stimulan alat peraga kepada mereka dalam bercocok tanam,” papar Ali Zum

Penerapan metode itu dilakukan secara berulang-ulang. Jika mereka sudah melakukan dua, tiga, atau empat kali, akhirnya mereka sudah bisa melakukan sendiri.

“Meskipun kita tahu, saudara-saudara kita di sana mayoritas buta baca tulis dan berhitung. Tapi, masyarakat di sana menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, tak melulu menggunakan bahasa lokal Papua,” imbuhnya.

Ali Zum menekankan, ketertinggalan itulah yang harus bisa dibangun, sehingga dalam waktu 3 tahun akan memunculkan kader-kader pembangunan dari kampung tersebut. Jika mereka sudah mau hidup bersama dalam suatu kelompok, otomatis jika diberikan pembinaan atau intervensi di bidang pendidikan, kehidupan sosial yang lebih maju, akan lebih mudah dibandingkan membiarkan mereka tinggal di hutan secara nomaden.

 

Pekarangan rumah warga hijau dengan tanaman perkebunan

“Ibaratnya, jika kita memberikan pemahaman kepada satu atau dua orang warga di kampung itu, energinya terlalu besar,” tukasnya.

Ali Zum juga mempunyai kunci jitu agar warga Kampung Usku mau tinggal di rumah-rumah yang dibangun pemerintah. Ia membuat suatu kegiatan dengan memanfaatkan halaman-halaman rumah mereka.  Salah satu kegiatannya, setiap kepala rumah tangga memiliki kebun gizi keluarga.

“Jadi, kami melatih kegiatan budidaya tanaman kepada warga di kampung itu. Caranya, dengan melakukan potensi-potensi alam yang ada di hutan kemudian dibudidayakan di masing-masing halaman rumah warga,” tuturnya.

Hasil panen dari usaha menanam ini, minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka sehari-hari. Karena, jika mereka mencari makanan dan meramu dari dalam hutan, kadang dapat buruan atau makanan, kadang tidak. Sementara anak-anak mereka harus tetap mendapatkan makanan.

Dengan metode budidaya yang diterapkan ini, sambung Ali Zum, anak-anak suku pedalaman tetap mendapatkan kebutuhan pangan, begitu pula dengan orangtuanya. Khusus bagi ibu-ibu yang masih menyusui, mereka dapat memberikan ASI yang baik kepada bayinya.

Ali Zum Mashar memaksimalkan lahan pertanian di pedalaman Papua dengan bercocok tanam padi

“Manfaat lain dari metode yang kami terapkan ini, mereka bisa lepas dari permasalahan gizi buruk, serta lepas dari ancaman bahaya mencari makanan dan berburu di hutan dari binatang-binatang buas,” kata Ali Zum merasa bersyukur bisa membantu pola kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan suku anak dalam di Papua.

Ponpes Terpadu ala Albiner Sitompul

Sosok pejabat lainnya yang menaruh perhatian kepada suku anak dalam di Indonesia adalah H Albiner Sitompul, SIP, MAP. Pria kelahiran Sibolga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 23 Februari 1964 ini, merupakan Tenaga Pengkaji bidang Diplomasi Lemhanas RI.

Albiner, begitu ia biasa disapa, baru saja melakukan penelitian tentang pola kehidupan SAD di Provinsi Jambi. Hasil penelitiannya setelah 2 bulan berasimilasi dengan SAD di Jambi, ia rangkum dalam satu bundel buku berjudul: “Pengaruh Implementasi Kebijakan Publik Pemberdayaan Generasi Muda Suku Anak Dalam Mencegah dan Menyelesaikan Konflik di Provinsi Jambi Dalam Rangka Ketahanan Nasional.”  

H Albiner Sitompul, SIP, MAP

Keberadaan SAD di Jambi memang sudah terekspos oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Lantas, mengapa seorang Albiner Sitompul begitu serius bahkan rela meninggalkan keluarga kecilnya untuk beradaptasi, bersosialisasi, hingga melakukan penelitian terhadap SAD yang tersebar di delapan kabupaten di Jambi.

“Ada banyak poin penting yang saya dapatkan dari hasil penelitian langsung ini. Saya kira penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya,” kata Albiner Sitompul memberikan bocoran hasil petualangannya di wilayah pedalaman Jambi.

Berada di tengah-tengah suku pedalaman memang sudah tak asing bagi mantan Asisten Teritorial Kodam XVII di Papua ini. Albiner Sitompul kerap berinteraksi dengan komunitas adat terpencil (KAT) di Bumi Cendrawasih.

Albiner menuturkan, ketika menginjakkan kaki di Jambi, ia melihat ada sebuah keunikan terhadapan aktivitas dan kehidupan SAD. Semakin ia perhatikan, semakin dalam keingintahuannya tentang SAD.

“Bathin saya bertanya,  di mana dipetakan keberadaan Suku Anak Dalam di negeri ini? Dari situlah saya memutuskan untuk melakukan penelitian. Kemudian saya bertemu dengan Jenang yang menjadi perwakilan Suku Anak Dalam yang berada di perkampungan umum,” cerita Albiner yang pernah menjabat Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo (2014-2015).

Albiner Sitompul selama 2 bulan berasimilasi dengan SAD di Jambi

Albiner mulai melakukan penelitian pada Maret 2019. Namun, ia sempat istirahat ketika bulan puasa di Mei 2019.  Penelitian dilanjutkan kembali sepuluh hari setelah  Lebaran hingga 17 Juni 2019.

Albiner menyebutkan, dari delapan kabupaten di Jambi, sebanyak enam  kabupaten terdapat SAD. Dua kabupaten di antaranya, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur didiami Suku Duano. Suku Duano adalah suku anak pantai. Mereka  sebelumnya hidup di perahu, namun sekarang sudah berada di atas pondasi kerangka kayu di atas laut.

Di wilayah hidup Suku Duano sudah banyak masyarakat pendatang dan berinteraksi sosial dengan baik dengan masyarakat Duano. Kondisi ekonomi dan kehidupan Suku Duano lebih rendah (miskin) dari ekonomi dan kehidupan pendatang, karena mereka mempunyai jaringan perdagangan dengan masyarakat luar. Keadaan masyarakat Suku Duano digolongkan dengan masyarakat miskin oleh Kementerian Sosial RI.

Sementara di enam kabupaten lainnya, yaitu yaitu Kabupaten Bungo, Tebo, Muaro Jambi, Batang Hari, Sarolangun, dan Marangin, Albiner melihat ada keanehan kebiasaan SAD yang tinggal di Batang Hari, namanya Suku Batin. Asal muasal mereka berasal dari Kerajaan Mataram dan Majapahit. Sementara SAD di Tebo, Muaro Bungo, dan Marangin, mereka banyak berasal Pagaruyung, Minangkabau, Sumatera Barat.

Informasi yang digali Albiner mengungkap, dahulu, mereka adalah prajurit-prajurit kerajaan. Mereka tidak mau dijajah, kemudian lari ke pedalaman dan membangun pertahanan. Hingga tersebutlah Orang Rimbo, Kubu, dan Batin. Mereka adalah Suku Anak Dalam yang berada di Jambi.

Berbagi kasih sayang dengan SAD

Sebagian dari SAD sudah mengenal teknologi. Sudah ada yang memiliki sepeda motor, mengenal gadget dan internet, khususnya para anak muda. Mengetahui adanya perubahan kehidupan itulah Albiner mengaitkan penelitiannya dengan kebijakan publik.

“Kenapa saya buat kebijakan publik? Dari data dan referensi yang saya baca,  sejak 1973 mereka  sudah dibina oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial RI. Namun sebagian besar kondisi mereka masih memprihatinkan.  Bahkan sudah banyak Suku Anak Dalam berada di luar pemukimannya dalam kondisi hidup kurang stabil, diawali dengan maraknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan berpindah tangan ke Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, Hutan Tanaman Indistri (HTI) dan pertambangan,” paparnya.

Berdasarkan penelitiannya, umumnya kehidupan asli, bahkan adat istiadat mereka telah tergusur dan tidak lagi dilestarikan. Dari permasalahan yang dihadapi SAD, Albiner berinisiatif membangun Pondok Pesantren Terpadu di Kabupaten Tebo, sekaligus menjadi melangun (pergi meninggalkan desa menuju desa lainnya untuk mencari kehidupan-red) destination bagi SAD di Jambi.

“Di Ponpes Terpadu ini bukan hanya diajarkan pendidikan agama, tetapi bagaimana mereka mendapatkan berbagai keterampilan. Karena, Presiden Jokowi sering menyampaikan bahwa bonus demografi jangan menjadi ancaman bagi bangsa, tapi sebagai anugerah. Karena itu, harus kita bangun SDM yang produktif, kreatif, dan berkualitas,” jelasnya.

Presiden Jokowi, lanjut Albiner, juga menyampaikan kebijakan Revolusi Industri 4.0 agar terus digemakan. Karena itu, keberadaan Ponpes Terpadu sebagai wadah pembinaan bagi SAD dalam berbagai bidang pendidikan keterampilan, sehingga nanti mereka lebih siap terhadap kehidupan yang lebih maju.

Wacana BNPKAT

Dalam program skala besar penanganan SAD, menurut Albiner, perlu ada sebuah Badan Nasional Penanggulangan Komunitas Adat Terpencil atau BNPKAT. Karena, kondisi SAD hingga saat ini  masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan. Di sisi lain, tidak ada yang memperhatikan keberadaan lahan mereka. Ternyata, Albiner menemukan SAD memiliki surat pengelolaan lahan. Suku Anak Dalam di Batang Hari, misalnya, mereka memiliki surat tentang penguasaan wilayah dari Kresidenan Palembang zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Isi surat iitu menyatakan bahwa nenek moyang mereka sudah tinggal di situ sebelum Belanda datang ke Indonesia.

Albiner menekankan, “Maka perlu dibentuk Badan Nasional Komunitas Adat Terpencil untuk memecahkan persoalan mereka. Di Indonesia terdapat 19 Suku Anak Dalam. Jika keberadaan mereka tidak segera ditangani, akan  menjadi persoalan dalam konsep pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2020. Jadi, BNPKAT inilah yang nanti banyak memberikan pembinaan kepada mereka.”

Jika mereka dibina dengan baik oleh BNPKAT, Albiner yakin konsep Presiden Jokowi di tahun 2021 sudah tuntas. Karena itu, pemerintah kabupaten, provinsi, dan BNKAT secara terintegrasi memberikan pembinaan kepada SAD.

Menurutnya, BNPKAT bisa didirikan dengan dasar Keppres. Tentunya ada pendekatan-pendekatan politik. Karena akan ada pihak-pihak yang terganggu. Yang biasa mereka lakukan terhadap SAD menjadi terkontrol oleh BNPKAT. Sehingga terhindarlah SAD dari “pemanfaatan” kepentingan pihak-pihak tertentu.

Albiner Sitompul bersama tokoh dan ulama Batak bersilaturahmi ke Presiden Joko Widodo

“Jika badan ini dibentuk, saya yakin Suku Anak Dalam merasa diperhatikan secara utuh oleh Pak Jokowi. Artinya, pemerintah hadir di Suku Anak Dalam. Tidak lagi terpecah-pecah dalam pembinaannya,” kata Albiner tentang pentingnya dibentuk BNPKAT untuk membantu SAD.

Ali Zum Mashar dan Albiner Sitompul hanya dua contoh pejabat berdasi yang peduli terhadap ketertinggalan yang masih dirasakan orang-orang terpencil di Indonesia. Langkah kecil, namun manfaatnya dirasakan begitu besar bagi orang-orang terbelakang yang telah disentuh dan dibinanya.

Dalam skala nasional, program percepatan dan pemerataan pembangunan berkesejahteraan sosial ini menjadi PR pemerintah. Namun, alangkah baiknya muncul Ali Zum Mashar dan Albiner Sitompul lainnya untuk membantu pemerintah memecahkan persoalan sebagian anak bangsa yang masih belum beruntung dari segala sisi.(VN)

Berita Lainnya

Ini Isi Pidato Presiden Jokowi tentang Visi Indonesia

visioneernews

Presiden Resmikan Jalan Tol Gempol-Pasuruan

visioneernews

Mengatasi Perubahan Iklim Perlu Rembuk Nasional

visioneernews

Panglima TNI: TNI Siap Bantu Polri Amankan Arus Mudik Lebaran

visioneernews

Jamil Musanif: Panca Dharma, Kunci Sukses Pembangunan Agribisnis

visioneernews

Anggaran Mobil Dinas Menteri Rp 152 M, Suparji: Menyakitkan Hati Rakyat

visioneernews