Home ยป PEPERA 1969, Upaya Belanda Menguasai Papua
OPINI

PEPERA 1969, Upaya Belanda Menguasai Papua

Oleh: Muhammad Aidi, S.IP, M.Si

Pro dan kontra tentang status Papua sebagai bagian dari kedaulatan NKRI akhir-akhir ini semakin mencuat yang ditunggangi oleh isu rasis oleh oknum aparat keamanan dan ormas terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Menyikapi hal tersebut, banyak pihak, terutama rekan-rekan media, minta tanggapan saya tentang hal tersebut. Meskipun saya bukan lagi Kapendam XVII/Cendrawasih yang memiliki kapasitas untuk menggunakan hak jawab atas berbagai isu yang berkembang di Papua, karenanya pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan pandangan saya selaku pemerhati persoalan-persoalan di Papua.

Bahwa siapapun kita sebagai bangsa yang beradab dan patuh pada hukum dan kemanusiaan tidak ada yang membenarkan adanya prilaku rasis berlaku di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena rasisme tidak mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang didasari oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, NKRI didirikan bukan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Tapi NKRI didirikan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Namun perlu juga kita cermati bahwa isu rasis tersebut sengaja dikembangkan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa yang akhirnya memicu kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Yang pada akhirnya akan meruntuhkan kedaulatan negara RI.

Kenapa saya katakan bahwa isu ini sengaja dikembangkan? Karena kalimat kasar dengan mengungkapkan nama-nama binatang atau ungkapan jorok yang tidak sopan adalah ungkapan-ungkapan yang acap kali kita dengar dalam pergaulan sehari-hari. Ungkapan-ungkapan tersebut kadang-kadang keluar dalam suasana guyon, bercanda yang menunjukkan keakraban dan kedekatan antar-sahabat. Di sisi lain ungkapan tersebut juga sering keluar dalam suasana marah dan emosi, tapi sebenarnya bukan berarti berniat untuk berprilaku rasis.

Bila ungkapan-ungkapan tersebut dianggap oleh saudara-saudaraku Papua sebagai perilaku rasis, maka jauh lebih rasis orang Papua terhadap non-Papua. Hanya di Papua dikenal istilah Orang Asli Papua (OAP) untuk membangun pemisahan antara orang Papua dan non-Papua. Hanya di Papua dikenal adanya pendatang dan pribumi, padahal seluruh warga negara Indonesia adalah penduduk asli di seluruh wilayah Indonesia. Hanya orang Papua yang selalu mengatakan bahwa kami bukan Melayu, tapi kami Malenesia. Padahal warga negara Indonesia (WNI) bukan hanya Melayu, tapi di sana ada Bugis, Makassar, Batak, Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Cina, Arab, dan lain-lain. Setidaknya ada 1.340 suku bangsa yang mendiami Bumi Pertiwi menurut sensus BPS tahun 2010.

Peristiwa yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan Surabaya adalah ungkapan yang keluar dalam suasana marah dan emosi. Dalam hal ini media selalu memberitakan bahwa pemicu aparat keamanan dan ormas marah dan emosi karena adanya Bendera Merah Putih simbol kedaulatan NKRI yang rusak di depan Asrama Papua Jl. Kemasan Surabaya. Dan teridentifikasi bahwa penghuni asrama tersebut dari tahun ke tahun setiap perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus tidak pernah sudi mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Namun sebenarnya bukan hanya karena adanya kerusakan bendera di depan asrama mahasiswa Papua yang memicu emosi dan amarah aparat keamanan dan warga Surabaya. Tapi, hari-hari sebelumnya telah berlangsung adanya sekelompok orang Papua yang mengatasnamakan mahasiswa Papua di beberapa tempat, baik di Malang, Surabaya, Maluku, dan lain-lain. Mereka menggelar aksi demonstrasi yang mengarah kepada tindakan separatis dengan membawa simbol-simbol perlawanan terhadap kedaulatan Negara di saat menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI.

Pro-Kontra PEPERA

Terkait dengan pro-kontra Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, di mana kelompok Separatis Papua selalu mengklaim bahwa PEPERA tersebut cacat hukum sebagai alat untuk mencaplok atau mengaknesasi Papua masuk ke dalam wilayah NKRI.

Dengan berkembangnya isus rasis tersebut, maka seolah-olah telah menutupi tindakan separatis yang melaksanakan aksi demo dengan mengusung simbol-simbol perlawanan terhadap kedaulatan negara. Bahkan mereka dengan leluasa melakasnakan aksi demo, membentangkan Bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka Jakarta dengan menginjak-injak harkat dan martabat kedaulatan NKRI.

Saya ingin menegaskan bahwa, sesuai dengan asas uti posidetis juris, yaitu asas untuk menetapkan batas-batas negara yang baru saja merdeka dari penjajahnya dengan memastikan bahwa perbatasan mengikuti batas-batas wilayah kolonial lama. Maka Papua yang merupakan bagian dari Netherlenads Indies adalah turut dimerdekakan  pada 17 Agustus 1945.

Sejak proklamasi ini Papua sudah menjadi bagian NKRI. Dengan demikian proses dekolonisasi Papua bukan melalui  PEPERA 1969. Dalam hal ini PEPERA harus dimaknai sebagai solusi konflik bilateral Indonesia-Belanda yang difasilitasi oleh PBB. Jadi PEPERA bukanlah keinginan NKRI, tetapi upaya diplomasi penjajah Belanda kepada PBB untuk tetap mempertahankan Papua sebagai daerah jajahan Belanda.

Basis hukum PEPERA 1969 adalah perjanjian bilateral New York Agreement 1962, bukan Bab XI (self-determination) Piagam PBB, yaitu Pernyataan Tentang Wilayah Perwakilan (Catatan: berbeda dengan Timor Timur berbasis Bab XI ini).

Sekalipun telah diupayakan oleh Belanda, Papua tidak pernah masuk dalam list NSGT (Non-Self Government Territory). Karena itu, dengan atau tanpa PEPERA, Papua telah menjadi bagian NKRI sejak 17 Agustus 1945. Justru penjajah Belanda lah menghalang-halangi Papua masuk ke dalam wilayah NKRI melalui PEPERA meskipun tidak berhasil.

Perlu dicatat bahwa NKRI tidak pernah merebut Papua dari tangan orang Papua. Tetapi NKRI merebut dan mempertahankan Papua sebagai bagian utuh dari kedaulatan NKRI yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tangan penjajah Belanda.

Jika ada negara atau pihak manapun yang hendak menggugat keabsahan Papua sebagai bagian NKRI, maka yang harus digugat adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, bukan PEPERA 1969.

Sesuai hukum internasional, PEPERA 1969 tetap sah sebagai outcome dari penyelesaian konflik bilateral berdasarkan Perjanjian Bilateral RI-Belanda (New York Agreement 1962). Hasil PEPERA diterima dalam Sidang Umum PBB No. 2504 (XXIV) dan menegaskan fakta hukum bahwa Papua bagian dari NKRI. Meskipun tanpa resolusi tersebut, bila mengacu pada uti posidetis juris, maka Papua secara otomatis telah menjadi bagian dari kedaulatan NKRI.

Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan oleh Majelis Umumn PBB tanggal 19 Nopember 1969 diusulkan oleh 6 negara, dan diterima oleh Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84 setuju, tidak ada yang menentang dan 30 abstein. Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA oleh negara manapun menunjukan bahwa, PEPERA diterima oleh masyarakat internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional dan disahkan oleh lembaga tertinggi dunia, yaitu PBB.

Sampai saat ini resolusi PBB No. 2504 tidak pernah terkoreksi apalagi dicabut. Dan tidak akan pernah ada kekuatan hukum di dunia lebih tinggi yang menyatakan bahwa resolusi tersebut sudah tidak berlaku lagi.***

Berita Lainnya

Upaya All Out BWI Sosialisasikan Wakaf Produktif

visioneernews

HUBUNGAN HABIBIE DAN PAK HARTO: Personal Politik Indonesia

visioneernews

September Sesak Napas

visioneernews